Sinyal Restu Jokowi untuk Prabowo

POSISI kepala negara yang seharusnya netral dalam kontestasi demokrasi tampaknya kini telah bergeser fungsi dan makna menjadi magnet suara. Bukannya ditopang untuk tegak berdiri di tengah semua kandidat, dukungan seorang presiden menjelang Pemilihan Umum 2024 kini justru malah diperebutkan.

Betapa tidak, dua kandidat calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, seakan berebut efek bandul dukungan Presiden Joko Widodo untuk merebut suara. Restu Jokowi seolah merupakan mantra mujarab untuk menggiring arah dan pilihan para pendukung dan relawan.

Kini arah dukungan Jokowi ke Prabowo semakin terlihat, arah berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai yang membesarkannya. Jokowi seakan memiliki kekuatan dan arus sendiri di politik.

Kecondongan Jokowi ke Prabowo makin terlihat saat memperhatikan beberapa elemen relawan Jokowi yang mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Misalnya saja, Jokowi Mania, Jokpro, Projo, dan masih banyak lagi yang tidak bisa dianggap enteng.

Namun, kecenderungan Jokowi ke Prabowo jelas akan membuat poros PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar bakal meradang karena tidak bisa dimungkiri akan ada insentif atau benefit elektoral buat Prabowo di satu sisi, pada sisi lain dapat menggerus suara Ganjar.

Seperti teori bandul, kalau bandul berat sebelah, sebelahnya akan berkurang. Jokowi merupakan bandul magnet suara bagi dua bakal capres tersebut. Dengan kecondongan ke Prabowo, daya tarik Jokowi akan ikut menambah elektabilitas Menteri Pertahanan tersebut.

Apalagi dalam berbagai survei, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto selalu berada pada posisi dua teratas. Fluktuasi elektabilitas atau suara akan sangat dipengaruhi dinamika politik, termasuk endorse Jokowi. Sekecil apa pun benefitnya, itu akan membuat perbedaan di antara dua kandidat ini.

Apalagi jika kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi tetap tinggi hingga Pemilu 14 Februari 2024, restu Jokowi sangat relevan dengan upaya menaikkan elektabilitas kandidat.  Artinya, capres yang direstui Jokowi pasti akan memiliki keuntungan politik elektoral.

Sejumlah survei menyebut tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo terbilang tinggi, berkisar 70-80%. Dalam posisi seperti itu, sangat wajar jika bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden berupaya memperebutkan restu politik dari Presiden Jokowi.

Namun, sekali lagi publik melihat dukungan Jokowi sama saja melihat ketidaknetralan seorang presiden. Manuver Jokowi dan relawan jelas bukan sebagai bentuk politik negara, tetapi lebih politik untuk mencari penerus programnya.

Publik jelas berharap jangan sampai dukungan Presiden Joko Widodo terhadap kandidat calon presiden hanya bergantung pada kesediaan mereka untuk menggaransi kepentingannya, baik itu keberlanjutan program-program pemerintahannya maupun karier politik keluarganya.

Sebagai seorang negarawan, pertimbangan kepentingan politik praktis semacam ini semestinya dikesampingkan. Kepentingan daulat rakyat yang semestinya diutamakan, pertimbangan atas nama demokrasi yang seharusnya dikedepankan.