Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
IBARAT peribahasa berbunyi menjunjung sangkak ayam, bangsa ini sedang mendapat malu besar gara-gara menarik diri sebagai tuan rumah ANOC World Beach Games (AWBG) 2023 yang sedianya bakal digelar di Bali. Perkaranya sederhana yakni tidak mengucurnya anggaran.
Kepada ANOC, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) menyatakan Bali tidak bisa menjadi tuan rumah multievent olahraga pantai bergengsi dunia itu karena pemerintah Indonesa tidak kunjung mencairkan anggaran. Mustahil menyelenggarakan suatu pesta tanpa dana.
ANOC jelas kelimpungan mencari alternatif tuan rumah karena pelaksanaan World Beach Games 2023 tinggal satu bulan lagi, yakni 5-12 Agustus mendatang. Walhasil ajang 36 nomor pertandingan dari 14 cabang olahraga itu diputuskan tidak digelar sama sekali tahun ini.
Ini jelas suatu kerugian besar. Baik bagi ANOC selaku organisasi yang memayungi NOC di seluruh dunia, atlet dari 100 negara calon peserta, dan tentu saja Indonesia. Tak hanya rugi, nama Indonesia di kancah olahraga internasional juga semakin tercoreng.
Negeri ini kian dipandang tidak kompeten menyelenggarakan pesta olahraga kelas dunia. Belum lama ini Indonesia dibuat malu lantaran dicoret FIFA dari tuan rumah Piala Dunia U-20. Pencoretan itu tidak lepas dari gencarnya suara penolakan atas kedatangan tim Israel oleh sejumlah pihak dan beberapa kepala daerah.
Sekarang, Indonesia sendiri yang memutuskan untuk menarik diri sebagai tuan rumah sebuah ajang bergengsi. Cuma butuh empat bulan, negeri ini bersertifikat badut di mata internasional. Indonesia sukses menyajikan lelucon tidak lucu berkat orang-orang yang pandai cuci tangan.
Tidak ada satupun pihak yang mau disalahkan. Gubernur Bali I Wayan Koster, salah seorang kepala daerah yang menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U-20, mengaku tak tahu-menahu. Setali tiga uang, Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari berkilah pihaknya hanyalah pelaksana. Ia terang-terangan menuding mekanisme penggunaan anggaran dari pemerintah terlalu rumit dan waktu yang amat mepet sebagai biang kerok kegagalan.
Aksi buang badan juga dilakukan Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo. Dito beralasan ada gap besar dari pengajuan penganggaran hampir Rp1 triliun dan hasil kajian awal Rp221 miliar. Setelah dilakukan review ulang bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Anggaran Kemenkeu, dihasilkan angka Rp446 miliar. Itu pun masih ada gap yang jomplang jika dibandingkan dengan pengajuan awal.
Publik hanya bisa mengelus dada. Tak ada satupun pihak yang ksatria untuk bertanggung jawab dan mengakui kesalahan. Semua hanya bisa menjawab tanpa mau menanggung.
Padahal, Bali sudah ditetapkan sebagai tuan rumah (AWBG) 2023 setahun lalu, tepatnya pada 10 Juni 2022. Selama 10 bulan pertama, publik tak melihat ada masalah, persiapannya diberitakan lancar-lancar saja. Lucunya, ketika tinggal menyisakan dua bulan lagi, ujug-ujug masalah muncul, bahkan sampai membuat menarik diri sebagai tuan rumah.
Ada apa sesungguhnya dengan manajemen keolahragaan kita? Kenapa tiba-tiba berubah bobrok sampai harus dua kali mempermalukan nama bangsa di mata dunia? Apakah karena ada kepentingan politik yang masuk terlalu dalam sehingga pengelolaan olahraga kita kian ruwet dan amburadul?
Harus ada evaluasi besar-besaran untuk menjawab itu. Politik jangan merusak dunia olahraga meski tahun politik Pemilu 2024 menjelang. Bangsa ini bangsa besar, tidak pantas berulang diterpa hujan malu lantaran ulah segelintir kaum pandir.
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.
VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.
SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.
SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.
HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.
PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.
SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.
ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.
FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.
PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.
PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.
MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved