Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Ganjar sudah Merasa Jadi Presiden

26/6/2023 21:00
Ganjar sudah Merasa Jadi Presiden
Ilustrasi MI(MI/Seno)

BELUM juga mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memenangi Pemilu 2024, Ganjar Pranowo sudah berlagak seperti presiden. Ia sibuk blusukan, mencari borok dari daerah lain, lalu menelepon pejabat di wilayah tersebut dan memamerkannya ke media sosial. Ganjar, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, seolah-olah sudah menjadi orang nomor satu di Republik ini, meminta suatu persoalan di suatu daerah untuk dituntaskan.

Padahal, ia bukanlah kepala negara, melainkan hanya seorang kepala daerah, gubernur dari Provinsi Jawa Tengah. Tidak elok rasanya sesama kepala daerah sibuk mengurusi persoalan dapur orang lain. Seolah provinsi yang dipimpinnya sudah bebas dari masalah. Kita harus katakan aksi Ganjar main presiden-presidenan di sela-sela blusukan ke Pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (24/6), sudah kebablasan.

Publik dengan akal sehatnya tercengang melihat Ganjar menelepon Pj Gubernur Heru Budi Hartono dan langsung mengontak Sekda Jakarta Joko Agus Setyono. Kepada Joko, ada dua hal yang diminta Ganjar agar menjadi atensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertama, soal retribusi pajak bulanan yang dirasa pedagang terlalu mahal. Kedua, soal counter KJP atau toko bahan pangan murah agar dibuka kembali.

Mereka geram karena aksi Ganjar ibarat peribahasa gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Bukankah ada cara-cara yang lebih elegan tanpa harus menelepon kepala daerah setempat di tengah kerumunan? Publik semakin geram karena mereka begitu mudah menemukan informasi seputar Jawa Tengah dengan beragam masalahnya. Sebut saja sepekan berjualan, UMKM di Pasar Johar Semarang masih sepi. Ada pula pejabat di Brebes yang menyatakan dari 25 pasar, 15 di antaranya dalam kondisi rusak atau kurang layak.

Itu belum berbicara angka kemiskinan di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sekitar 3,83 juta penduduk di provinsi itu atau sekitar 10,93% dari total penduduknya masuk kategori miskin. Warganet juga menyuarakan masih banyak pekerjaan rumah Ganjar yang harus diurusnya tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir. Termasuk problem soal petani Kendeng.

Alih-alih mengamini suara publik, Ganjar malah membela diri. Kala berkunjung ke Bekasi, keluhan warga juga dia sampaikan kepada Wali Kota Tri Adhianto Tjahyono. Itulah yang ia lakukan terkait dengan blusukan ke Pasar Anyar Bahari. Pun, kata Ganjar, dia cukup kenal dekat dengan Sekda Jakarta Joko. Dia menyalahkan nuansa sensi dalam kontestasi menjelang pemilu.

"Kemarin saya datang ke salah satu pasar, saya telepon Pak Gubernur DKI Jakarta dan Pak Sekda DKI Jakarta karena dua-duanya saya kenal, tapi kok di-bully ya? Padahal, itu saya lakukan di mana pun termasuk kemarin ketika para pedagang bakso datang ke Semarang. Kemudian, ada program PIRT di Bekasi dan saya telepon Wali Kota Bekasi," kata Ganjar seusai manuver kampanyenya justru tak membuat publik puas.

Ganjar boleh saja membela diri, tetapi terlalu berlebihan saat blusukan haruslah menjadi pelajaran. Proporsional saja dalam berkampanye. Jika memang bagian dari strategi kampanye ialah untuk mengangkat aspirasi publik warga Jakarta, jangan bergaya memerintah. Jangan sampai mau merebut hati rakyat justru menjadi menghina akal sehat dan etika politik yang umum diamini publik. Sebelum jadi presiden ya bertindaklah sebagai bakal calon saja.



Berita Lainnya
  • asasf

    28/6/2025 19:24

    asfsafasf

  • Jangan Loloskan Calon Titipan

    02/8/2024 05:00

    PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci

  • Teladan Netralitas Jangan Omon-Omon

    01/8/2024 05:00

    Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.

  • Hadirkan Keadilan untuk Dini

    31/7/2024 05:00

    VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.

  • Jalan Akhir Tegakkan Muruah KPU

    30/7/2024 05:00

    SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.

  • Negara Jangan Kalah Lawan Judol

    29/7/2024 05:00

    SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.

  • Rumah Sakit Penilap Duit

    27/7/2024 05:00

    MEMALUKAN, amat memalukan.

  • Pertaruhan Pemberantasan Korupsi

    26/7/2024 05:00

    HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.

  • Setop Legislasi Transaksional

    25/7/2024 05:00

    PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.

  • Harta, Takhta, Pilkada

    24/7/2024 05:00

    SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.

  • Kejaksaan di Puncak Kepercayaan

    23/7/2024 05:00

    ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.

  • Habis Tapera Terbitlah Asuransi

    22/7/2024 05:00

    FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.

  • Utak-atik Anggaran Makanan Bergizi

    20/7/2024 05:00

    PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.

  • Wakil Menteri Muluskan Transisi

    19/7/2024 05:00

    PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.

  • Setop Pilih Pemimpin Korup

    18/7/2024 05:00

    PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.

  • Indonesia Darurat Rasuah

    17/7/2024 05:00

    MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi