Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
POLITIK tarik-ulur sedang menjadi suguhan publik hari-hari belakangan ini dengan Presiden Joko Widodo sebagai pelakon utamanya. Ada kalanya ia merapat ke PDI Perjuangan dan berperan sebagai petugas partai yang tegak lurus mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024.
Tidak jarang pula ia menunjukkan sikap condong ke Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang masuk nominasi calon presiden pilihan Musyarawah Rakyat (Musra)--ajang yang diinisiasi sejumlah organisasi relawan dalam mencari penerus Jokowi pasca-2024.
Kali ini, sikap condong ke Prabowo ditunjukkan dengan hanya mengundang sang Menteri Pertahanan makan siang bersama di Istana Bogor, Minggu (18/6). Prabowo kemudian mengunggah momen spesial itu ke akun Instagram pribadinya pada Minggu malam dan menjadi konsumsi publik.
Harus kita katakan bahwa itu memang momen spesial. Spesial karena hanya Prabowo satu-satunya pembantu Presiden yang diundang untuk makan siang bersama di Istana Bogor. Tidak ada menteri lain tampak di acara tersebut.
Menjadi semakin spesial karena masih di hari yang sama Prabowo memuji habis-habisan Jokowi. Pujian setinggi langit itu ia sampaikan secara daring dalam acara Konsolidasi Akbar Pengurus dan Kader Partai Gerindra Jakarta Barat di Lapangan Stadion Kebon Jeruk.
"Saya yakin komitmen beliau kepada kepentingan rakyat Indonesia. Saya yakin komitmen beliau kepada kebangsaan Indonesia," puji Prabowo. Sah-sah saja jika publik lantas menilai pujian itu bak penanda Prabowo sejatinya anak ideologis Jokowi dan punya posisi mulia di Gerindra.
Itu yang sepertinya tidak didapatkan Jokowi di PDIP. Walau berstatus Kepala Negara, orang nomor 1 di Indonesia, ia hanyalah petugas partai yang muskil menarik garis kebijakan di internal ketika hak veto berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Suka tidak suka, kita harus katakan bahwa di mata publik kesan yang tampak ialah tubuh Jokowi ada di Ganjar, tetapi hatinya tertambat bersama Prabowo. Jokowi tentu tidak bisa secara frontal melawan Megawati yang sudah mengusungnya sebagai presiden selama dua periode.
Oleh karena itu, ia mesti bermain cantik, lewat politik tarik-ulur demi menjadikan Prabowo 'si anak ideologis' menduduki kursi RI-1. Lagi-lagi sulit untuk publik tidak berkata bahwa Jokowi terus memainkan peranan dialah king maker, bukan Megawati.
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.
VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.
SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.
SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.
HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.
PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.
SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.
ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.
FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.
PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.
PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.
MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved