Membajak Dogma Kesinambungan Pembangunan

UNTUK menjadi negara besar dan maju, bangsa ini butuh keberlanjutan pembangunan. Namun, bukan berarti keberlanjutan pembangunan hanya bisa dan cuma boleh dilakukan oleh kepanjangan tangan mereka yang sedang berkuasa.

Bahwa pembangunan memang perlu kesinambungan, tidak ada yang bisa menyangkal pakem itu. Pun di negeri ini, kita tak ingin pembangunan selalu kembali dimulai dari separuh jalan atau bahkan titik nol ketika penguasa berganti. Pemerintah boleh bersulih, presiden tak selamanya menjabat, tapi pembangunan wajib bergerak di trek yang tepat.

Pada konteks itu, kita sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo saat berpidato pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di kawasan Monas, Jakarta, kemarin. Menurut Presiden, sebagai fondasi negara, Pancasila harus terus dipegang teguh untuk kemajuan bangsa. Bangsa ini yang sedang berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata pun butuh kesinambungan dan keberlanjutan.

Jokowi menegaskan, personel dalam pemerintah bisa berganti, tapi perjuangan tak boleh berhenti. Penegasan itu bagus, sangat bagus. Yang menjadi soal ialah jika atas nama kesinambungan, keberlanjutan, dan perjuangan, Presiden cawe-cawe dalam pemilihan pemimpin berikutnya.

Kesinambungan, keberlanjutan, dan perjuangan ialah keniscayaan. Namun, ia dapat pula menjadi dogma yang berbahaya. Berbahaya jika Presiden berpikir bahwa hanya orangorangnya yang bisa melakukan itu. Berbahaya jika dia berpandangan bahwa mereka yang bukan atau yang tak mau menjadi orang-orangnya tak mampu melakukan sehingga tak boleh menggantikan pemerintahannya.

Lebih berbahaya lagi jika pikiran dan pandangan itu dibarengi dengan campur tangan dalam kompetisi. Presiden yang masih memegang kendali segala sumber daya dan aparatur negara akan menjadi tidak netral. Padahal, ketidaknetralan penguasa ialah biang penyebab pemilu yang tak jujur, tidak adil.

Celakanya pula, Jokowi sudah menunjukkan di mana ia berdiri dalam pesta demokrasi nanti. Dia mengakui dirinya cawe-cawe di Pilpres 2024 dengan dalih demi kepentingan negara dan keberlanjutan pembangunan. Dalih yang klise, yang dibuat-buat, yang salah kaprah.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memang berkepentingan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Namun, caranya tak boleh vulgar, tak boleh berpihak, jangan memalukan. Kalau ingin pembangunan dilanjutkan, persiapkan saja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai pedoman bagi pemerintahan berikutnya.

Sebagai pejabat publik nomor satu, tak sepantasnya Presiden sibuk berpolitik praktis hanya untuk memastikan presiden terpilih nanti ialah penerusnya. Biarkan putra-putra terbaik bangsa, siapa pun dia, menjadi pengganti lewat pemilihan yang fair. Percayakan kepada presiden terpilih nanti untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah baik, meninjau kembali yang seolah-olah baik, dan memperbaiki yang tidak baik.

Menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan lalu membajaknya sebagai alasan untuk cawecawe di pilpres serupa dengan cara Pak Harto mempertahankan kekuasaannya di era Orde Baru. Jokowi bisa menjadi presiden karena reformasi. Tak semestinya dia bersikap dan berperilaku seperti penguasa zaman otoritarian dulu.