Tantangan Ekonomi di Tahun Politik

OPTIMISME tentang kondisi perekonomian setahun mendatang ialah sebuah sikap yang tepat untuk dikemukakan di awal tahun. Dengan pernyataan bernada optimistis, sentimen diharapkan dapat bergerak ke arah yang lebih positif sehingga perekonomian pun ikut terdorong.

Saat memberikan sambutan dalam pembukaan perdagangan saham hari pertama 2014 di Bursa Efek Indonesia, Wapres Boediono mengemukakan optimisme semacam itu. Pemerintah yakin dapat mengelola perekonomian setahun mendatang dengan baik dan telah menyiapkan antisipasi terhadap tantangan ekonomi yang diprediksikan muncul sepanjang 2014.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengidentifikasi empat tantangan yang harus diwaspadai sepanjang tahun ini, yakni pengurangan stimulus moneter AS, harga minyak, harga bahan makanan, dan dampak pemilu. Terhadap pengurangan stimulus moneter AS, harga minyak, dan harga bahan makanan, Wapres dengan optimistis menyatakan pemerintah akan dapat mengatasinya.

Namun, terkait dengan dampak politik, Wapres secara implisit mengemukakan perlunya kewaspadaan. "Gejolak di dunia politik akan langsung berpengaruh ke pasar. Kita berharap Pemilu 2014 bisa dilalui dengan baik, begitu juga dengan peralihan kepemimpinan,” kata Wapres.

Kita sepakat dengan Wapres untuk memasuki 2014 dengan optimisme. Namun, betapapun siapnya pemerintah mengantisipasi faktor-faktor yang diprediksi menantang perkembangan ekonomi setahun mendatang, kita tetap meminta pemerintah benar-benar fokus dan cermat.

Dari aspek moneter, seperti diketahui, bank sentral AS, Federal Reserve atau The Fed, mulai bulan ini segera melaksanakan agenda pengurangan stimulus moneter atau Fed tapering. Harus dicamkam benar, bahwa tatkala masih berupa isu saja, agenda The Fed telah membuat rupiah terperosok dari 9.000-an per dolar AS ke level 12.000.

Karena itu, tatkala tappering off diimplementasikan, langkah tersebut harus lebih dicermati dan diantisipasi. Pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal harus bersinergi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Jangan sampai ketika tappering off diterapkan, rupiah kita terperosok lebih dalam ke posisi yang membahayakan ekonomi.

Di sektor riil, pemerintah harus mencermati betul data Badan Pusat Statistik yang dirilis kemarin tentang kenaikan harga-harga berbagai komoditas yang menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah dari 28,07 juta pada Maret menjadi 28,55 juta jiwa atau 11,47% dari populasi pada September 2013.

Salah satu penyebabnya ialah kenaikan harga berbagai kebutuhan rumah tangga sejak beberapa tahun terakhir. Untuk tahun ini, antisipasi dampak penaikan harga elpiji 12 kg yang sudah berlaku harus benar-benar menjadi perhatian. Beban hidup tahun ini jelas semakin berat.

Karena itu, sekali lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus benar-benar mendorong kabinetnya fokus bekerja. Jangan sampai energi kabinet terpecah belah dan lebih melayani kepentingan politik, tetapi mengorbankan kepentingan rakyat.

Kalau itu yang terjadi, sama saja pemerintahan ini meninggalkan bom waktu bagi pemerintahan berikutnya.