Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
DI tengah situasi global yang begitu rentan oleh konflik dan perang, kita perlu angkat topi kepada Kementerian Luar Negeri dan TNI. Kesigapan disertai koordinasi yang efektif di antara kedua instansi membuat warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri terselamatkan dari kungkungan perang yang tiba-tiba berkecamuk di negeri orang.
Dengan kerja sama yang baik itu pula, pemerintah sudah mengevakuasi 542 WNI dari Sudan yang sejak 15 April lalu dilanda perang saudara. Sekitar 300 WNI tengah menyusul melalui Pelabuhan Sudan menuju Pelabuhan Jeddah, Arab Saudi.
Dalam catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Khartoum, Sudan, terdapat 1.209 WNI yang berdomisili di Sudan, termasuk staf KBRI. Sebagian besar WNI merupakan pelajar.
Kita memaklumi, evakuasi WNI dari Sudan tidak mudah. Itu disebabkan pertempuran sengit masih terus berlangsung antara militer Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Belum lagi adanya pembatasan-pembatasan yang membuat ruang gerak pengangkutan WNI sangat sempit.
Kesepakatan gencatan senjata terbukti tidak dipatuhi kedua belah pihak yang tengah berebut kekuasaan. Oleh karena itu, proses pemindahan WNI hanya bisa dilakukan bertahap secara hati-hati agar seluruh WNI dan tim evakuasi dapat keluar dari Sudan dengan selamat. Selanjutnya, masih ada pula proses pemulangan WNI ke Tanah Air.
Penyelamatan WNI dari negara yang tengah berkonflik mutlak dilaksanakan karena negara mengemban amanat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas perlindungan tersebut belakangan kian berat seiring dengan kondisi global yang sangat rapuh baik oleh konflik maupun bencana kemanusiaan.
Hanya dalam tempo kurang dari dua tahun, pemerintah sudah tiga kali melakukan evakuasi massal terhadap WNI di luar negeri. Sebelum Sudan, evakuasi juga dilakukan di Ukraina pada Februari-Maret 2022 dan di Afghanistan pada Agustus 2021. Setiap upaya evakuasi tersebut mencatatkan risiko-risiko yang menantang maut.
Evakuasi di Sudan masih menyisakan hampir 400 WNI. Kita berharap tim evakuasi RI tetap bergerak cermat tanpa menyia-nyiakan momentum yang baik hingga seluruh WNI dapat dipulangkan. Setelah prioritas menyelamatkan WNI terlaksana, selanjutnya pemerintah dapat lebih aktif berperan mendorong terwujudnya perdamaian di Sudan.
Sudan bukan sekadar sesama negara anggota PBB, melainkan juga duduk dalam keanggotaan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersama Indonesia. Lebih dari itu, Sudan sudah merumahi jutaan pelajar Indonesia sejak era sebelum kemerdekaan.
Hingga kini, Sudan merupakan salah satu pilihan terfavorit pelajar dari Tanah Air untuk menimba ilmu. Indonesia bisa dikatakan sebagai salah satu pemasok pelajar terbanyak ke Sudan. Itu terlihat dari jumlah warga yang dievakuasi. Indonesia mengevakuasi warga dengan jumlah terbanyak kedua setelah Mesir yang merupakan tetangga Sudan. Mayoritas merupakan pelajar.
Karena itu, dalam mendamaikan Sudan, seyogianya ada semangat menjaga ketertiban dunia yang lebih dari untuk memenuhi perintah yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945. Ada kedekatan psikologis yang menuntut Indonesia berupaya lebih keras mewujudkan perdamaian di Sudan.
Di sisi lain, Persatuan Bangsa-Bangsa sudah menyoroti potensi meluasnya konflik yang dipicu perseteruan di antara dua jenderal penguasa Sudan itu ke luar perbatasan. Apalagi, situasi negara-negara di sekeliling Sudan masih tergolong rentan.
Sudan dikelilingi enam negara yang dalam beberapa tahun ke belakangan juga didera konflik dan perang saudara. Persenjataan yang dipergunakan dalam perang di negara yang satu akan dengan mudah bergerak ke negara tetangga dan menyulut konflik baru.
Untuk mencegahnya, Indonesia dapat berperan vokal mendamaikan kubu-kubu yang berkonflik di Sudan, baik melalui Organisasi Kerja Sama Islam maupun PBB. Segala jalur perlu ditempuh. Sudan harus diselamatkan dari kehancuran.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved