Ironi Impor Beras Ilegal

BANGSA ini lagi-lagi dipusingkan beras impor. Masalah demi masalah terkait dengan importasi beras selalu saja muncul meskipun dengan 'judul' yang berbeda. Kali ini judulnya ialah beras medium impor yang masuk ke pasar dalam negeri dengan berkedok beras premium (khusus).

Tersebutlah Kementerian Perdagangan pada 2013 mengeluarkan izin impor beras khusus kepada puluhan importir sebanyak 16.832 ton. Namun, rupanya tak semua yang masuk ke Indonesia itu beras premium. Sebagian justru beras medium asal Vietnam yang menyaru jadi beras khusus.

Dengan dibungkus label 'Beras Wangi' dan dikuatkan izin impor dari Kemendag, beras impor itu nyelonong melalui Pelabuhan Belawan dan Tanjung Priok. Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan pun meloloskan beras-beras 'mark-up' itu diangkut ke darat.

Ironis sekaligus menggelikan, beras ilegal bisa masuk dengan cara yang sah, bukan melalui penyelundupan. Disebut ilegal karena tahun lalu pemerintah tidak memberikan izin impor beras medium kepada Bulog, satu-satunya yang boleh mengimpor beras medium. Namun, mekanisme masuknya sah karena memakai izin impor beras khusus.

Apa pun judulnya dan berapa pun besarnya, impor beras memang menawarkan celah bisnis yang menggiurkan. Ia amat lekat dengan permainan para cukong dan mafia. Jaringan dan tangan-tangan mereka sudah sedemikian menggurita. Bahkan tidak mengherankan bila mereka memiliki 'agen-agen' di setiap kementerian atau lembaga yang terkait dengan bisnis importasi beras.

Memanipulasi kuota, mempermainkan izin, atau menguber komisi ialah sebagian modus yang kerap dilakukan para pemburu fulus itu. Jeritan petani dan pedagang kecil akibat maraknya beras impor di pasar bukan urusan mereka.

Karena itu mestinya pemerintah lebih peka dan jangan sekali-sekali membiarkan kecurangan-kecurangan impor itu terjadi. Pemerintah mau tidak mau mesti memperkuat pengawasan dan pengamanan, tidak hanya dari penyelundupan, tapi juga dari kebocoran yang memanfaatkan celah izin impor seperti kasus beras impor Vietnam sekarang ini.

Namun, yang sering kita saksikan justru sebaliknya. Pemerintah hampir selalu takluk kepada mafia. Parahnya lagi, dalam beberapa kasus justru koordinasi antarinstansi terlihat amat lemah.

Ketika kasus menyeruak, mereka malah gemar salah-menyalahkan dan merasa pihak paling benar. Sulit dipercaya bila masuknya beras medium dengan memakai izin impor beras khusus itu tidak diiringi keterlibatan orang dalam pemerintah.

Betul bahwa memang ada importir-importir nakal yang selalu mencari untung dengan cara kotor. Namun, apakah mereka bisa bekerja sendirian tanpa 'bantuan' orang-orang dalam yang juga gemar menikmati kekotoran itu?

Karena itu, tugas berat pemerintah dalam kasus ini bukan cuma mencari importir yang terbukti memasukkan beras medium dengan izin impor beras khusus dan memberikan sanksi keras kepada mereka. Pemerintah harus menelusuri kebocoran izin impor beras ilegal asal Vietnam itu dari sisi internal kementerian terkait sambil terus membenahi koordinasi antarmereka yang karut-marut.

Kalau tidak, jangan kaget jika sengkarut impor beras bakal terus membuat pusing bangsa ini.