Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
KETERBATASAN fisik bukanlah akhir dari segalanya. Keterbatasan fisik bukan pula penghalang untuk menghasilkan karya dan prestasi. Kalimat-kalimat indah seperti itu kembali mendapat pembuktian dari ajang ASEAN Para Games (APG) 2022 yang kini sedang digelar di Surakarta, Jawa Tengah.
Capaian atlet-atlet penyandang disabilitas Indonesia di APG 2022 patut menjadi inspirasi sekaligus kebanggan kita. Mereka menginspirasi karena semangat yang tak pernah mati untuk terus menggapai sesuatu yang melampaui keterbatasan mereka. Membanggakan karena prestasi yang ditorehkan terbukti bukan prestasi 'kaleng-kaleng'.
Meskipun belum sampai ujung penyelenggaraan, kontingen Indonesia di perhelatan olahraga paralimpik multicabang Asia Tenggara itu dipastikan bakal keluar sebagai juara umum karena perolehan medali sudah tidak terkejar negara lain. Torehan medali Indonesia, khususnya emas, juga sudah melampai target yang dicanangkan.
Dari target 104 keping emas, hingga Jumat (5/8) sore, skuad Merah Putih sudah mengumpulkan 120 emas, 91 perak, 76 perunggu. Jauh di atas pesaing terdekat Thailand yang baru mengoleksi 73 emas, 84 perak, dan 51 perunggu. Dengan demikian, Indonesia berhasil mempertahankan gelar juara umum APG yang sebelumnya diraih pada 2017 di Malaysia.
Hampir satu tahun lalu, atlet-atlet disabilitas Indonesia juga menorehkan capaian gemilang pada Paralimpiade 2020 Tokyo. Dua kali bendera Merah Putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Tokyo melalui cabang bulu tangkis. Prestasi itu sekaligus mengakhiri penantian emas Paralimpiade selama 41 tahun.
Semua prestasi yang dicatatkan atlet-atlet dengan keterbatasan fisik tersebut sesungguhnya memberikan pesan bahwa sudah sepantasnya negara memberikan perhatian yang jauh lebih substantif kepada kaum disabilitas ini. Harus diakui, pada beberapa sisi, mereka kurang memperoleh perhatian yang layak, bahkan masih ada yang mendapatkan perlakuan diskriminatif.
Padahal, negara semestinya ada di barisan depan untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi, menyediakan akses yang tepat, serta memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan berprestasi. Pada tataran yang lebih jauh lagi, pemerintah dan masyarakat harus memberi akses seluas-luasnya bagi para penyandang disabilitas dalam rangka penerapan kebijakan yang lebih inklusif.
Tentu akan sungguh indah bila prestasi-prestasi yang berhasil diraih atlet-atlet disabilitas di APG 2022 dan Paralimpiade 2020, juga prestasi di ajang dan bidang yang lain, dijadikan momentum untuk meneguhkan kepedulian dan memperkuat solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
Kita punya Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Beleid itu sejatinya tidak saja menjadi payung hukum, tapi juga jaminan agar kaum disablitas di negeri ini terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi.
Kita juga punya Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang diklaim sebagai bukti pemerintah sedang di arah yang jelas dalam hal perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan kehadiran UU dan lembaga itu, semestinya tidak ada lagi perdebatan tentang pentingnya kesetaraan dan kesamaan hak kaum disabilitas sebagai warga negara.
Dengan perspektif seperti itu, sesungguhnya kita bisa melihat ada dua pesan penting yang bisa kita petik dari kesuksesan atlet-atlet disabilitas yang berlaga di APG 2022. Pertama, prestasi tinggi bukanlah monopoli mereka yang tidak punya kecacatan fisik. Orang yang punya keterbatasan pun bisa mencetak prestasi, bahkan jauh lebih tinggi selama mereka diberikan kesempatan.
Yang kedua, ini merupakan pengingat bahwa ketika pemerintah, kelompok swasta, dan masyarakat pada umumnya mampu berkolaborasi untuk mengakselerasi pemberdayaan kaum disabilitas, sesungguhnya tidak hanya akan membuat mereka semakin berdaya dan mandiri, tapi juga mampu menorehkan prestasi tinggi.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved