Berani Menaikkan Harga BBM

PEMERINTAH yang baik ialah pemerintah yang berani mengambil kebijakan tidak populer, tetapi bermanfaat bagi bangsa dan negara. Keberanian itu pula yang ditunjukkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ketika memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tadi malam.

Mulai pukul 00.00 WIB, harga premium yang awalnya Rp6.500 diputuskan naik menjadi Rp8.500 per liter. Harga solar berubah dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter.

Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi jelas menimbulkan pro dan kontra. Itu sesungguhnya hal biasa. Setiap kebijakan, setiap perubahan, biasanya memunculkan resistensi.

Namun, Jokowi tak mengkhawatirkan itu semua. ''Aku rapopo,'' kata Jokowi. Ia lebih memikirkan nasib bangsa ini di masa depan. Ia tidak ingin bangsa ini terus tersandera oleh gelontoran subsidi BBM yang hanya membuat anggaran negara limbung.

Harus kita katakan bahwa pengurangan subsidi BBM ialah keniscayaan agar keuangan negara tidak terus sakit-sakitan. Kerap kita katakan, subsidi BBM ialah benalu yang konsisten menggerogoti anggaran. Subsidi BBM yang terus membengkak dari tahun ke tahun pun membuat negara tak leluasa menggerakkan pembangunan di sektor yang lebih bermanfaat.

Data menunjukkan betapa negeri ini telah membakar sia-sia uang ratusan triliun rupiah. Selama lima tahun anggaran saja, Rp714 triliun subsidi BBM terbuang percuma di jalanan. Sebaliknya, anggaran untuk kesehatan cuma Rp220 triliun dan infrastruktur Rp570 triliun.

Sialnya lagi, subsidi dengan besaran selangit itu melenceng dari sasaran. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang-orang kaya yang semestinya tidak layak dan tak pantas menikmati subsidi.

Kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi sekilas memang menyakitkan rakyat. Namun, jika kita lebih jernih menyikapi, kebijakan itu patut diapresiasi. Kita menaruh hormat kepada Jokowi yang mengedepankan keberanian untuk tidak populer demi menyelamatkan keuangan negara.

Lagi pula, menaikkan harga BBM bersubsidi sejatinya hanyalah mengalihkan subsidi dari yang tadinya salah sasaran menjadi tepat sasaran, dari yang konsumtif menjadi produktif, dari barang ke orang.

Dengan mengurangi subsidi BBM, negara akan punya dana tambahan untuk mempercepat pembangunan jalan, waduk, pelabuhan, dan sektor-sektor lain agar perekonomian kian cepat bergerak. Penyediaan fasilitas pendidikan untuk membuat rakyat pintar dan kesehatan untuk membuat rakyat sehat juga bakal lebih optimal.

Dengan beragam faedah itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, kita juga perlu mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK untuk memastikan bantalan sosial benar-benar bisa meringankan beban rakyat.

Jangan sampai dana kompensasi akibat penaikan harga BBM bersubsidi salah sasaran. Jangan ada lagi kejadian mereka yang semestinya berhak justru tidak menerima.

Dalam jangka pendek, pencabutan subsidi BBM merupakan investasi ekonomi karena anggaran subsidi dialihkan untuk membiayai pengadaan berbagai infrastruktur. Dalam jangka panjang, ia merupakan investasi sosial karena anggaran subsidi juga dialihkan ke pendidikan dan kesehatan rakyat. Di masa depan, negara ini tidak boleh lagi cuma mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia untuk memenangi kompetisi di kancah global.

Bila itu konsisten dilakukan, negara ini tidak hanya sedang bergerak menuju negara kesejahteraan, tetapi juga tengah melangkah ke negara investasi sosial.