Melepas Cengkeraman Mafia Migas

TIDAK berlebihan bila sebagian orang menyebut negeri ini nyaris dikendalikan para mafia. Seperti sel kanker, gerak mereka amat cepat dan menyebar di hampir seluruh sendi ‘tubuh’ Republik ini.

Di wilayah politik, hukum, lingkungan, perdagangan, juga di sektor minyak dan gas, tangan-tangan mafia tak pernah lelah mencengkeram. Bahkan di sektor migas, jelujuran mafia sudah sedemikian menggurita dan menjangkau berbagai pemangku kepentingan, kadang tanpa benar-benar disadari sang pemangku kepentingan. Akibatnya, sektor migas menjadi wilayah yang tidak boleh disentuh.

Padahal, di sektor migas itulah negeri ini kini mengalami gangguan. Impor minyak kita, misalnya, dari waktu ke waktu terus membengkak hingga membuat anggaran negara berdarah-darah. Pada 2013, Indonesia mengimpor minyak senilai US$28,56 miliar, atau sekitar Rp285 triliun.

Bahkan pada 2014, negara harus merogoh dana rata-rata Rp1,7 triliun per hari untuk membayar impor minyak. Minyak yang diimpor pun berharga mahal karena tidak dibeli secara langsung dari produsen, tetapi melalui calo. Karena itu, ketika Presiden Joko Widodo bersepakat membeli minyak langsung ke Angola, publik terperanjat karena langkah tersebut memotong rantai calo. Jika itu direalisasikan, negara bisa menghemat lebih dari Rp10 triliun per tahun.

Bukan cuma itu. Gerakan memangkas biaya tinggi impor minyak dan jalan menuju kedaulatan energi akan makin cepat terealisasi bila Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk, kemarin, langsung bekerja. Tim yang dipimpin ekonom sekaligus pegiat antikorupsi Faisal Basri itu tidak memiliki waktu banyak untuk mengurai gurita mafia. Tantangan makin berat karena para mafia tak tinggal diam.

Mereka pasti menyusun strategi menyerang balik. Karena itu, sejak mula tim tersebut tidak saja dituntut memiliki mental baja dan stamina prima, tapi juga nyali yang luar biasa untuk meretas jalan mafia yang berliku bak labirin.

Cara kerja tim juga tidak boleh kalah canggih ketimbang modus mafia yang tidak selalu menggunakan cara-cara kasar.

Mereka lebih sering menyusup secara halus sehingga kerap tidak terendus. Cara itu, misalnya, menghalang-halangi pembangunan kilang minyak di Indonesia dan sekuat tenaga menghambat pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Dalil yang digunakan seperti masuk akal.

Untuk pembangunan kilang minyak yang tertunda-tunda, alasan yang kerap muncul ialah mahalnya investasi di pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk penolakan penaikan harga BBM bersubsidi, argumentasi yang kerap dibangun ialah langkah tersebut menyengsarakan rakyat dan terlalu tunduk kepada pasar yang liberal.

Kita tidak ingin memvonis bahwa alasan tersebut murni didesain para mafia. Tapi, terlalu naif untuk menegasikan bahwa amat mungkin tangan mafia secara halus membentuk pola pikir agar negeri ini terus berkutat dalam subsidi energi tanpa bisa mengakhiri.

Tim antimafia migas sudah dibentuk. Publik sangat berharap tim segera menunjukkan hasil agar perang melawan mafia migas tak hanya pedas di wacana, tapi terlalu manis di tindakan. Jangan sampai tangan-tangan mafia migas mencengkeram lebih lama dan lebih keras lagi sehingga ketika kita hendak melepaskan cengkeraman itu, kita justru khawatir gerak ekonomi negeri ini akan mati.