Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PANCASILA sebagai ideologi negara sudah final. Artinya, kita sebagai warga negara tanpa kecuali, telah sepakat menjadikan itu sebagai falsafah atau tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia termaktub dalam mukadimah konstitusi, UUD 45. Namun, sejak dibacakan Presiden Sukarno pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, belum semua orang menghayati, apalagi mengamalkan kelima butir sila tersebut dalam laku hidup sehari-hari.
Hasil penelitian yang dipresentasikan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), kemarin, bahkan lebih memprihatinkan. Hanya 64,6% warga bisa menyebutkan dengan benar semua sila dalam Pancasila. Sebanyak 10,2% yang benar menyebutkan 4 sila, 5,1% tiga sila, 3,9% dua, dan satu sila, bahkan 12,3% publik tidak bisa menyebutkan dengan benar satu pun sila.
Survei dilakukan pada 10-17 Mei 2022. Populasi survei ini ialah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1.220 responden yang diwawancarai secara tatap muka.
Menurut Saiful, dari hasil survei mengenai ‘Sikap Publik terhadap Pancasila dalam rangka Konsolidasi Sistem Politik Indonesia’ itu menunjukkan pengetahuan dasar publik tentang Pancasila (64,6%) tergolong sedang. Apa pun istilah atau kategorinya, hasil survei ini menunjukkan bahwa belum semua warga negara paham tentang ideologi negara. Bagaimana mau paham, jika hafal saja tidak? Lantas bagaimana pula mau mengamalkannya?
Tidaklah heran jika temuan lain dari survei SMRC menyebutkan bahwa skor sikap publik pada Pancasila belum baik. Dalam skala 0 sampai 100, di mana 0 sangat anti-Pancasila dan 100 sangat pro-Pancasila, rata-rata sikap warga berada di angka 73,2. Artinya, sikap publik pada Pancasila ini berada di level sedang. Terkait bagaimana nilai-nilai Pancasila itu direalisasikan dalam kehidupan berbangsa, nilainya secara umum adalah 73,7 (dalam skala 0-100), yang berarti juga hanya sedang.
Ini tentunya harus jadi bahan renungan dan evaluasi bersama. Statemen Presiden Jokowi yang mengajak semua elemen masyarakat untuk kembali membumikan Pancasila dalam keseharian, kiranya harus dimulai lagi dengan menghafal satu per satu sila tersebut. Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) tentu perlu bekerja lebih keras untuk menyosialisasikan ini ke masyarakat. Begitu pun dengan institusi pendidikan, dari jenjang terendah hingga paling tinggi, harus lebih serius dan sungguh-sungguh menerapkannya dalam kurikulum.
Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini dengan sungguh-sungguh melalui perdebatan panjang dan melelahkan. Mereka berpikir jauh ke depan agar bangsa yang telah lama dijajah ini, punya arah dan tujuan jelas. Tidak tercerai berai oleh keinginan suku dan golongan yang begitu beragam di negeri ini. Pancasila harus menjadi way of life yang mengingkat mereka yang berdomisili dari Sabang hingga Merauke. Jika setelah 77 tahun merdeka, masih ada rakyat di negeri ini yang tidak bisa menyebutkan butir-butir sila tersebut, rasanya negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja.
Perilaku koruptif yang masih merajalela, mengerasnya radikalisme agama (yang kadang masih dimainkan sebagai isu dalam politik oleh sebagian elite), menunjukkan jika Pancasila belum sungguh-sungguh diamalkan. Begitu pun dengan jurang ketimpangan yang masih menganga. Semua ini tentu perlu diatasi dengan usaha keras dan sungguh-sungguh oleh seluruh masyarakat agar cita-cita luhur untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dapat terwujud.
Pancasila mesti kembali dibumikan sebagai laku hidup sehari-hari bangsa ini. Tentu tidak cukup hanya dengan penataran seperti di orde yang telah lalu, tapi juga perlu diterapkan dan harus diimplementasikan bukan hanya dalam kerangka tata nilai, melainkan juga dalam tata kelola negeri ini. Ia jangan sekadar slogan, tapi harus selara dengan perbuatan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved