Janji Jokowi

BAGI negara di mana pun, investasi merupakan kunci utama untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Semakin besar investasi yang masuk ke suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai negara tersebut. Itu meneguhkan postulat bahwa pembangunan dan kegiatan investasi merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Pembangunan tanpa kegiatan investasi berarti pukulan mundur bagi laju perekonomian suatu negara.

Karena itu, wajar belaka bila dalam berbagai forum internasional para pemimpin negara berlomba-lomba meyakinkan pelaku usaha dan negara mitra mereka untuk tak segan berinvestasi di negara tersebut. Beragam jurus diplomasi dimainkan, termasuk janji-janji kemudahan investasi. Itu pulalah yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam presentasi di hadapan 1.500 delegasi dan sekitar 500 pemimpin perusahaan ternama dalam pertemuan puncak CEO pada Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing, Tiongkok, awal pekan ini.

Kepada mereka Jokowi berjanji memberikan berbagai kemudahan, di antaranya pembebasan lahan, perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan jaminan keamanan berusaha. Jokowi menyadari selama ini sebagian besar investor mengeluhkan perizinan yang rumit, berbelit-belit, dan memakan waktu lama. Begitu pula dengan pembebasan lahan yang sangat alot dan minimnya infrastruktur semisal listrik.

Lalu, Presiden pun meyakinkan bahwa di tangannya, izin akan lebih mudah dan singkat. Jokowi juga memberikan angka-angka jelas tentang target yang akan dicapai dan apa yang dibutuhkan. "Karena itu, kami menunggu Anda datang. Kami menunggu Anda untuk berinvestasi di Indonesia," kata Presiden. Janji memberi 'karpet merah' kepada para investor agar mau berinvestasi di Indonesia bukanlah barang baru. Itu sudah dilakukan rezim sebelumnya di berbagai kesempatan, baik di dalam negeri maupun di forum-forum global.

Namun, faktanya tidak terlalu banyak perubahan. Investor migas, misalnya, masih harus menunggu berbulan-bulan untuk memuluskan usaha mereka di Indonesia. Betul bahwa pada 2012 Republik ini telah mencapai investment grade. Itu berarti utang pemerintah atau swasta memiliki risiko rendah dari peluang gagal bayar. Alhasil, kepercayaan investor pun diyakini bertambah. Akan tetapi, di alam nyata, peringkat investment grade tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kepercayaan investor.

Keluhan akan kemudahan dan kepastian berinvestasi bukannya makin hilang, melainkan kian bertambah. Di tangan Jokowi, beragam belitan tersebut mestinya bisa diurai. Sebagai mantan pengusaha, Jokowi pasti lebih paham di mana kesengkarutan itu terjadi dan dengan cara bagaimana diatasi. Apalagi, ia punya kisah sukses melakukan perbaikan itu tatkala menjadi wali kota dan gubernur. Pun sebagai presiden, ia kini menggenggam modal kepercayaan tinggi dari masyarakat dan dunia internasional.

Namun, upaya itu bakal sia-sia belaka jika jajaran di bawahnya tidak mampu bergerak cepat, bahkan menghalang-halangi laju percepatan investasi karena ada kepentingan diri mereka yang terganggu. Maka, seluruh jajaran pemerintahan mesti satu pemikiran bahwa satu-satunya kampanye terbaik bagi dunia usaha ialah realisasi janji di lapangan. Tanpa itu, bukan hanya predikat negara pembual yang akan sulit dilepas, melainkan juga upaya menggapai kepercayaan bakal kian jauh panggang dari api.