Mundur pada Saat yang Salah

BUDAYA mengundurkan diri bagi seorang pejabat amatlah langka di negeri ini. Kalau toh ada yang berani mundur, langkah itu lebih untuk memuaskan kepentingan pribadi dan bukan semata sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

Itulah aroma yang kental mewarnai pengunduran diri Gita Wirjawan dari jabatan menteri perdagangan. Dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31/1), Gita menyatakan lengser dengan alasan yang seolah mencerminkan jiwa kenegarawanan.

Dengan gagah, Gita menyatakan mundur lantaran ingin fokus untuk memenangi rivalitas sebagai kandidat calon presiden dari Partai Demokrat. "Saya mengundurkan diri dari Kemendag RI efektif 1 Februari 2014. Betapa penting konvensi Partai Demokrat bagi kepentingan bangsa, saya rasa selayaknya mencurahkan energi dan waktu menyukseskan upaya mulia ini," Gita menyodorkan alasan.

Keberanian pejabat menanggalkan jabatan empuk memang supermahal di Republik ini. Meski jelas-jelas gagal, meski jelas-jelas membuat kesalahan, bahkan kendati jelas-jelas terjerat kasus korupsi, mereka biasanya bergeming. Bagi para pejabat, jabatan wajib mati-matian dipertahankan, tak peduli apakah standar moralitas mereka kangkangi.

Karena itu, kita patut menaruh hormat jika ada pejabat yang berani mundur. Akan tetapi, tak salah pula jika kita menyampingkan rasa hormat itu untuk pejabat yang mundur bukan semata demi menempatkan etika dan moral di podium terhormat.

Gita mengaku mundur atas dasar kesadaran etis karena besarnya konflik kepentingan jika di satu sisi tetap menjadi menteri dan di sisi lain bertarung di konvensi Partai Demokrat. Gita begitu mengagungkan standar etika, tetapi sesungguhnya mencederai etika.

Dengan mengundurkan diri, sikap Gita pantas kita pertanyakan sebab masih banyak tanggung jawab yang harus ia tuntaskan sebagai menteri perdagangan. Sebut saja penyelesaian RUU Perdagangan dan penyelenggaraan WTO.

Lebih dari itu, Gita mundur ketika terjadi gonjang-ganjing impor ribuan ton beras ilegal dari Vietnam. Kasus itu sangat terkait dengan Kementerian Perdagangan sehingga sangat tidak bijak jika Gita mundur demi mengejar capaian politik individu.

Jika Gita memang menjunjung tinggi etika dan moral, kenapa tidak mundur sedari awal ketika resmi mengikuti konvensi Partai Demokrat pada September silam? Kenapa ia lengser di kala harus bertanggung jawab atas penyelesaian patgulipat impor beras ilegal?

Yang juga patut dipertanyakan, kenapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru kali ini mengabulkan permintaan Gita kendati permintaan untuk mundur itu sebelumnya sudah dua kali diajukan?

Harus kita katakan, pengunduran diri Gita bukanlah refleksi tanggung jawab etika dan moral seorang pejabat. Pengunduran diri itu dilakukan pada saat yang salah, yang justru mengesankan mental pejabat yang gemar menghindari tanggung jawab.

Kita justru menaruh hormat setinggi-tingginya bila saja Gita mundur dari kepentingan egoistis kekuasaan bernama konvensi demi mengurus persoalan beras impor ilegal yang nyata-nyata menyangkut hajat hidup rakyat banyak.