Ajakan Penting untuk Kepala Daerah

HUBUNGAN antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di negeri ini tak selalu berjalan mulus. Kadang harmonis, kadang bertentangan. Suatu saat bisa seiring sejalan, tetapi tak jarang pula terjadi penelikungan. Daerah yang merasa memiliki kekuatan sejak sistem desentralisasi digulirkan, acap kali membangkang seolah tak lagi menganggap sangat penting keberadaan pusat.

Sebaliknya, pusat yang semestinya mengawasi, mengontrol, dan meluruskan perilaku tidak taat asas itu, tak lagi memiliki daya dan waktu karena sering kali sibuk memoles citra. Apa yang bisa diharapkan publik jika hubungan pusat dan daerah terjalin seperti itu?

Apa jadinya bila kepala daerah merasa tak wajib memberi dukungan kepada presiden serta lebih asyik berjalan dengan kebijakan sendiri sekalipun itu bertentangan dengan kebijakan pusat? Jelas, roda pemerintahan tidak akan berjalan efektif.

 Pembangunan terhambat. Bahkan roda perekonomian bisa tersandera oleh sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang dimaknai amat sempit. Pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat pun akan terus menjadi mimpi tak tergapai karena sebagian kepala daerah justru sibuk menumpuk pundi-pundi pribadi dan para kroni.

Kondisi seperti itulah yang lekat terjadi selama 10 tahun terakhir. Setidaknya begitulah pengakuan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan seluruh kepala daerah dan pejabat negara pada acara Silaturahim Nasional di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/10).

Selama kepemimpinannya, Yudhoyono mengaku kerap tidak berdaya menghadapi berbagai ekses penerapan otonomi daerah yang mempersulit koordinasi pusat dan daerah.  Yudhoyono juga tidak menutup mata bahwa ia dan para pembantunya belum berhasil membangun jalan pemerintahan dan birokrasi yang sepenuhnya bersih, responsif, dan akuntabel.

Karena itu, ketika kemudian Yudhoyono meminta seluruh kepala daerah mendukung pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kita menyambut itu sebagai ajakan yang amat simpatik di akhir-akhir masa jabatannya.

Apalagi, ia telah merasakan sendiri betapa tidak enaknya ketika ada sejumlah kebijakan pusat yang tak didukung kepala daerah. Ia tahu persis bagaimana dampaknya terhadap efektivitas pembangunan dan pemerintahan ketika banyak peraturan daerah (perda) tak sejalan, atau bahkan bertentangan dengan peraturan pusat.

Ajakan Yudhoyono semestinya dapat mengingatkan para kepala daerah dari partai dan golongan mana pun berasal, untuk kembali menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Ajakan itu sejatinya juga merupakan sentilan bagi kepala daerah yang selama ini kerap 'membangkang'.

Bagaimanapun, dalam negara kesatuan, presiden ialah pemimpin tertinggi. Karena itu, mendukung presiden dan wakil presiden terpilih merupakan keniscayaan politik yang mesti diterima dan diimplementasikan setiap kepala daerah dalam tindakan mereka.

 Pada sisi yang berbeda, ajakan Yudhoyono seharusnya juga menggugah kita untuk tidak bosan-bosan mengingatkan pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar serius menjalankan reformasi struktural kelembagaan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Jangan sampai ketidakselarasan pusat-daerah terus-menerus menghambat laju Indonesia menuju negara maju. Jika pola itu yang dipelihara, rakyatlah yang terus menjadi korbannya.