Kabinet yang Tulus

DI negara yang memiliki keadaban politik, segala jabatan publik akan didedikasikan demi membuat warga negara bahagia. Karena itu, tujuan berpolitik bukan semata meraih kekuasaan atau jabatan, melainkan juga memastikan kekuasaan dan jabatan itu digunakan untuk kebajikan dan kebahagiaan semua warga negara.

Dalam konteks seperti itulah mestinya duet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mengikat komitmen dengan para calon pembantu mereka. Pekan lalu, Jokowi-JK mengumumkan menteri dalam kabinetnya berjumlah 33 orang, 18 dari kalangan profesional dan 15 dari parpol.

Para menteri yang menjadi anggota kabinet Jokowi-JK boleh datang dari latar belakang apa pun, tetapi yang utama ialah memastikan bahwa mereka tulus bekerja demi rakyat.

Para calon pembantu presiden itu mesti dipastikan memiliki mindset menjadikan nilai-nilai kebajikan dalam mengemban tugas. Mereka harus tulus dan menjadikan jabatan menteri berbasis nilai sehingga memiliki makna dalam kehidupan.

Oleh karena itu, tanpa mengurangi prinsip taat asas bahwa pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden, kita perlu mengingatkan bahwa kesalahan dalam memilih orang akan berakibat buruk di kemudian hari. Lebih baik memastikan segalanya beres di awal langkah ketimbang tersandung masalah di tengah jalan.

Proses seleksi calon anggota kabinet yang kini tengah dilakukan Jokowi juga harus dipastikan terbebas dari hal ihwal berbau negosiasi, sebab sekali saja langkah negosiasi diambil, pemerintahan mendatang tak akan mampu menahan gelombang negosiasi lanjutan yang nuansanya amat jauh dari kepentingan rakyat.

Kabinet baru bisa belajar dari sejarah kabinet-kabinet sebelumnya terkait dengan negosiasi tersebut. Begitu ruang negosiasi dibuka, yang terjadi malah pemerintahan yang tersandera.

Sejumlah kasus pembahasan berbagai rancangan undangundang, misalnya, menunjukkan hal itu.
Pemerintah yang sangat ingin segera mengegolkan undang-undang dipaksa bernegosiasi dengan parlemen yang berujung pada munculnya biaya tak terduga untuk belanja pasal.

Beberapa kasus korupsi yang menjerat wakil rakyat dan pejabat eksekutif juga bermula dari dibukanya celah negosiasi saat pembahasan anggaran.

Pada titik itu, kesuksesan sang menteri sebagai duta pemerintah bukan lagi diukur dari sejauh mana ia mampu melaksanakan program-program yang membawa maslahat bagi rakyat, melainkan dilihat dari sejauh mana ia terampil menjinakkan anggota dewan.

Kondisi seperti itulah yang membuat rakyat sedikit demi sedikit kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan. Lalu timbullah jarak yang kian menganga antara rakyat dan pemerintah yang diberi amanat.

Karena itu, tutup rapat-rapat celah tawar-menawar dan dagang sapi. Pastikan bahwa para calon menteri itu, kendati berasal dari partai politik atau organisasi kemasyarakatan, ialah orang-orang profesional yang sanggup bekerja keras buat rakyat dan kemajuan bangsa.

Hanya dengan cara seperti itu, kabinet kerja akan terbentuk. Pada akhirnya rakyat yang sudah lama merindukan hadirnya pemerintah lewat pelayanan, pemenuhan kebutuhan, penciptaan lapangan kerja besar-besaran, serta kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia tidak terus menerus menggantang asap karena bertumpuk impian kosong.

Di tengah semangat Jokowi-JK berkoalisi dengan rakyat, pembentukan kabinet yang tulus bekerja buat rakyat menjadi pertaruhan.