Keharusan Mengawal Elite

POLITIK di negeri ini betul-betul ngeri-ngeri sedap. Dua pekan belakangan para politikus dan elite politik memainkan ritme politik yang mengkhawatirkan dan sungguh mengerikan. Dunia usaha dan publik amat khawatir penguasaan pimpinan DPR oleh Koalisi Merah Putih bakal mengganjal kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sekalipun kebijakan itu prorakyat.

Pelaku usaha dan rakyat juga cemas penguasaan pimpinan MPR oleh koalisi pendukung Prabowo itu kelak mengganjal pelantikan Jokowi-JK betapa pun pasangan ini ialah presiden dan wakil presiden yang sah. Kekhawatiran dan kengerian itu terkonfirmasi oleh pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djodjohadikusumo kepada The Wall Street Journal yang menyebutkan KMP akan menjegal Jokowi.

Meski adik Prabowo Subianto itu kemudian membantahnya, pernyataan yang dikutip secara luas oleh media di Indonesia itu telanjur menggetarkan dinamika politik di Tanah Air. Secara ekonomi, wujud paling nyata dari kekhawatiran itu ialah jatuhnya nilai rupiah dan indeks harga saham gabungan.

Secara politik, fakta paling kasatmata dari kengerian itu ialah mulai bangkitnya spirit people power untuk mengawal pelantikan Jokowi. Tiba-tiba para elite negeri ini memamerkan pemandangan politik yang menyedapkan dan menyejukkan ketika Jokowi, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, dan Ketua DPD Irman Gusman bertemu pada Jumat (10/10).

Dalam pertemuan itu MPR menjamin akan melantik Jokowi. DPR menyatakan bakal mendukung penuh kebijakan presiden yang prorakyat, sedangkan DPD mengambil peran sebagai penyeimbang. Publik menyambut positif pertemuan itu. Dunia usaha berharap pertemuan itu bisa memulihkan sektor ekonomi yang sebelumnya bergejolak.

Berharap tentu boleh saja, tetapi kita tak boleh lekas terharu seolah dengan pertemuan itu semuanya beres. Kita masih harus mengawal para elite. Sebab secepat itu mereka mengubah yang ngeri jadi sedap, secepat itu pula mereka bisa menyulap yang sedap jadi ngeri lagi. Itu artinya bukan tidak mungkin di masa depan mereka sesuka hati mempermainkan rakyat, mempraktikkan politik ngeri-ngeri sedap, dan menjadikan politik di negeri ini sebagai objek eksperimen.

Karena itu, kita menginginkan pertemuan itu tidak cuma bertujuan jangka pendek, sekadar untuk memulihkan respons pasar dan publik yang sebelumnya negatif. Lebih dari itu, kita mendambakan elite politik konsisten bersinergi dengan pemerintah demi menyejahterakan rakyat.

Meski melalui pertemuan itu elite berupaya menghadirkan kesan positif, kita tidak boleh membuang memori bahwa mereka pernah berperilaku negatif dengan mengubah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Pilkada demi membalas kekalahan dan mendapat kekuasaan. Dengan terus merawat memori kritis terhadap perilaku elite, rakyat akan tetap memiliki energi untuk terus menga wal mereka.

Rakyat tidak boleh membiarkan begitu saja elite mengurus negara ini tanpa kawalan sama sekali. Rakyat harus senantiasa memelihara spirit people power yang bisa dihidupkan kembali bila para elite berbuat sukasuka mereka. Bukankah demokrasi mensyaratkan kontrol ketat dari rakyat?