Rakyat Mengawal Pelantikan Jokowi

PERTUMBUHAN dan kesehatan demokrasi di negeri ini terus diuji. Dari waktu ke waktu, kekhawatiran akan adanya keinginan dan upaya segelintir elite untuk membuat demokrasi mundur belum juga bisa dinihilkan.

Kekhawatiran seperti itu dapat dirasakan setelah Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil merebut kekuasaan di parlemen. KMP telah menguasai seluruh kursi kepemimpinan di DPR, lembaga pembuat undang-undang yang menjadi landasan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. KMP juga telah memenangi kendali di MPR, lembaga yang diamanatkan konstitusi untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih.

Jauh sebelum KMP menggenggam kekuasaan di DPR, kita telah mencatat berkembangnya suara-suara yang menyebutkan bahwa kelompok pengusung pasangan Prabowo-Hatta pada pilpres lalu itu akan menghambat program pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK melalui manuver politik di DPR. Kita juga mencermati desas-desus hingga pernyataan bahwa kubu KMP akan membuat pelantikan Jokowi-JK di MPR tidak berjalan mulus.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo bahkan secara eksplisit dalam wawancara dengan Wall Street Journal menegaskan bahwa KMP akan menggagalkan agenda pelantikan Jokowi. Yang pasti, Hashim belum bisa menerima kekalahan Prabowo Subianto dalam pemilu presiden. Ia masih menyimpan dendam politik terhadap Jokowi.

Hashim seolah tidak ikhlas bila Jokowi menyandang status dan menjalankan fungsi sebagai presiden. Ia ingin menggeser rivalitas politik sebagai problem personal.

Padahal, pihak yang kalah telah mengungkapkan ketidakpuasan melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu MK menolak gugatan itu. Semestinya semua pihak menerima putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Pernyataan Hashim menunjukkan ia menolak dan melawan putusan MK tersebut.

Mungkin saja pernyataan itu merupakan sikap personal seorang Hashim. Namun, bukan tidak mungkin keinginan seperti itu tumbuh secara kolektif dalam diri sejumlah orang di kubu Prabowo.

Kita tahu pelantikan Jokowi-JK tidak boleh ditunda apalagi dijegal karena itu akan mengakibatkan kekosongan pemerintahan. Kekosongan pemerintahan tidak boleh terjadi satu detik pun karena ia menciptakan situasi yang melahirkan kerawanan bagi timbulnya penyalahgunaan kekuasaan negara.

Bila ada upaya menjegal pelantikan Jokowi, rakyat pasti akan menghadapinya karena Jokowi ialah presiden yang sah pilihan mayoritas rakyat negeri ini. Siapa pun yang mencoba menggagalkan pelantikan Jokowi, pasti ia akan berhadapan dengan rakyat.

Karena itu, selain berharap pada sikap kenegarawanan pimpinan dan seluruh anggota MPR, kesepakatan saat pembahasan Tata Tertib MPR beberapa waktu lalu harus dijadikan pegangan dan antisipasi. Ketika itu disepakati bahwa pelantikan Jokowi-JK, bila terpaksa, tetap bisa digelar kendati hanya di depan satu pemimpin MPR.

Selain tidak sejalan dengan konstitusi, keinginan untuk menggagalkan pelantikan Jokowi-JK hanya memancing kemarahan rakyat. Kita percaya pelantikan Jokowi-JK akan berlangsung aman, lancar, dan sukses karena seluruh rakyat akan terus mengawal proses itu detik demi detik.