DPR Baru yang Bikin Malu

DEWAN Perwakilan Rakyat ialah salah satu pilar demokrasi. Untuk dapat sungguh-sungguh menegakkan demokrasi pada negara, demokrasi di dalam dirinya harus selesai terlebih dulu. Namun, melalui sidang paripurna pertama, kemarin, DPR justru memamerkan hal sebaliknya. Rapat paripurna penentuan pimpinan DPR itu mempertontonkan sebuah oligarki politik.

Sidang paripurna yang menempatkan pimpinan DPR dalam satu paket telah menutup ruang bagi partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan, dan koalisi partai pendukungnya untuk mendapat jatah pimpinan DPR tersebut. Itulah bentuk oligarki dan tirani politik paling telanjang dari sidang paripurna tersebut. Padahal, sesungguhnya porsi keterwakilan yang adil akan menjaga kinerja DPR dalam jalur yang benar.

Hanya dengan keterwakilan yang adil akan lebih banyak pula aspirasi masyarakat yang tersalur. Begitu pula, keterwakilan yang adil akan mencegah lembaga tinggi ini dari penguasaan segelintir kelompok. Inilah praktik memalukan dari DPR baru. Bukankah memalukan, amat memalukan, lembaga yang semestinya menghadirkan demokrasi malah mempraktikkan oligarki dan tirani?

Juga memalukan karena pemimpin sidang sementara, Popong Otje Djundjunan, menjalankan tugas seperti tanpa memiliki tata aturan bersidang. Sidang yang seharusnya bisa menjadi simbol kehormatan para anggota parlemen justru menghadirkan dagelan dan kericuhan yang memalukan. Pemimpin sidang tidak memberi kesempatan berpendapat secara adil.

Ia seolah tidak menggubris aspirasi berbeda yang diusung empat fraksi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sidang paripurna itu pun menjadi contoh nyata bagaimana lembaga tinggi negara ini tidak dapat menjadi teladan.  Lebih memalukan lagi, yang dinobatkan menjadi Ketua DPR merupakan sosok yang jauh dari membanggakan.

Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang ditetapkan sebagai Ketua DPR bukan sekali saja berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setya diduga terkait dengan beberapa kasus penyelundupan. Kita mencatat Satya tersangkut kasus penyelundupan limbah B3 di Batam dan kasus penyelundupan beras dari Vietnam.

Pada 2012, ia juga beberapa kali diperiksa terkait dengan biaya arena PON Riau dan disebut Muhammad Nazzarudin terlibat kasus pengadaan e-KTP. Penetapan sosok berjejak kelam ini sesungguhnya bumerang bagi DPR dan MPR sendiri. Jika sosok pimpinan ialah cermin bagi sebuah institusi, apakah parlemen memang menginginkan cermin yang kotor bagi dirinya sendiri?

Inikah sosok terbaik di antara 560 anggota dewan? Tidakkah parlemen malu bila kelak pimpinan mereka menjadi pesakitan? Kita membayangkan betapa makin memalukannya wajah parlemen di masa mendatang bila di masa awal saja mereka sudah berulah seperti itu. Kita tentu saja berharap parlemen kembali ke khitah sebagai pilar demokrasi.

Bila tidak, rakyat pasti menyesal dan malu setengah mati telah memilih mereka. Lebih dari itu, mereka kelak berhadapan dengan rakyat yang bukan tidak mungkin melayangkan mosi tak percaya kepada mereka. Sudah saatnya anggota dewan yang kemarin membacakan sumpah menyadari bahwa kesempatan dari rakyat merupakan sebuah pertaruhan besar bagi masa depan perjalanan demokrasi bangsa ini.