Sudahilah Sandiwara Politik Itu

RAPAT paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di DPR RI, kemarin, bak sandiwara yang menggelikan. Sebagai aktor utama, Partai Demokrat melakukan zigzag politik yang amat sulit dimengerti oleh nalar publik dan keadaban demokrasi.

Publik bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah partai penyokong utama pemerintah melakukan aksi walkout saat sidang penentuan RUU yang inisiatifnya berasal dari pemerintah. Lazimnya, partai penyangga utama pemerintahan, apalagi Ketua Umum Partai Demokrat juga presiden di Republik ini, habis-habisan menggunakan segenap daya dan upaya mengegolkan beleid yang disorongkan pemerintah.

Namun, justru yang dipertontonkan oleh Demokrat ialah melempar batu lalu menyembunyikan tangan. Ia hanya mau melemparkan bola panas, tapi tak mau meneruskan permainan karena ogah tepercik api.

Alasan walkout Demokrat pun tak kalah menggelikan. Mayoritas mereka meninggalkan sidang paripurna karena 10 syarat yang menyertai opsi pemilihan kepala daerah secara langsung tidak diakomodasi sidang. Hanya enam anggota Demokrat yang bertahan di ruang sidang.

Bukankah sikap Demokrat yang terakhir, sebagaimana disampaikan oleh ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, dan diperkuat oleh Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, menghendaki kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat? Tidakkah pula itu berarti 10 syarat yang menjadi pemicu walkout sejatinya sebagai pemerincian sikap utama, yaitu dipilih langsung? Maka, wajar belaka bila publik curiga Yudhoyono memang tidak sungguh-sungguh mendukung pemilihan langsung. Sah-sah pula bila masyarakat lalu menilai apa yang dilontarkan oleh Yudhoyono dan petinggi Demokrat lainnya sekadar sandiwara memupuk citra di depan publik.

Penilaian itu bukan berangkat dari ruang kosong. Publik mencatat, Demokrat awalnya bersekutu dengan Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra dalam barisan koalisi untuk mengegolkan pemilu kada dipilih oleh DPRD.

Sebuah sikap yang wajar, mengingat sebagai partai penyokong pemerintah ia bertugas mengamankan inisiatif pemerintah yang pada awalnya 'menggoda' partai-partai di DPR dengan mengajukan opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD meskipun terbatas untuk gubernur. Belakangan di balik menjadi untuk bupati dan wali kota saja.

Akan tetapi, ketika sebagian besar elemen masyarakat tetap menghendaki pemilu kada langsung sembari menyebut jika opsi pemilu kada dipilih DPRD disetujui bakal menjadi kado buruk Presiden Yudhoyono, dengan sekelebat ia pun 'mengklarifikasi' sikap diri dan partainya. Melalui jejaring Youtube, Yudhoyono menegaskan bahwa ia mendukung pemilu kada secara langsung dan memerintahkan Demokrat untuk mengikuti sikap itu.

Publik pun menjadikan sikap itu sebagai catatan penting dan hendak melihat apakah pernyataan yang gegap-gempita tersebut benar-benar dijalankan atau sekadar pemanis kata-kata. Hingga akhirnya sidang paripurna DPR menjelaskan secara gamblang apa makna berderet pernyataan tersebut.

Kendati Yudhoyono telah memerintahkan ke internal partainya untuk mengusut siapa yang 'menelikung' perintah untuk mengamankan sikap tersebut, publik telanjur kehilangan kepercayaan. Bukankah sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak dipercaya?

Demokrat akan menerima risiko besar atas pilihan tersebut. Tak ada guna lagi terus bersandiwara dengan memelihara politik 'seolah-olah'. Rakyat sudah sangat pintar membaca segala akrobat politik yang jauh dari keadaban itu.