Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Politik Energi demi Generasi
26/9/2014 00:00
POLITIK energi suatu bangsa semestinya merupakan kebijakan jangka panjang yang seharusnya dijauhkan dari kepentingan sesaat. Celakanya, bangsa ini berpikiran cetek sehingga tak kuasa menghadirkan kebijakan energi jangka panjang yang maslahat bagi rakyat.
Pemberian subsidi ialah contoh paling telanjang politik energi kita yang kedodoran dan berjangka pendek. Ia merupakan kebijakan yang memanjakan rakyat sesaat, tetapi sesungguhnya melupakan masa depan rakyat.
Subsidi membuat penggunaan minyak bumi menjadi semena-mena. Bangsa ini pun jatuh pada kubangan ketergantungan pada minyak bumi. Padahal, kita semua tahu minyak bumi merupakan energi fosil yang bakal habis.
Para pemangku kebijakan seharusnya sudah memikirkan, merencanakan, dan menggunakan energi pengganti minyak bumi sebagai bagian kebijakan energi jangka panjang. Energi pengganti yang tersedia melimpah sekarang ini ialah gas bumi.
Menurut Badan Pusat Statistik pada 2014, cadangan gas kita mencapai 103,2 triliun kaki kubik. Dengan kandungan sebesar itu, Indonesia menjadi negara dengan cadangan gas bumi terbesar ke-14 di dunia.
Bahkan di Asia, cadangan gas bumi kita terbesar kedua setelah Tiongkok. Oleh karena itu, sudah saatnya kita segera beralih ke gas bumi. Kita semestinya mulai menggunakan gas sebagai energi untuk keperluan rumah tangga, kendaraan bermotor, serta industri.
Ketika menjadi wakil presiden di periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla telah mengintroduksi penggunaan gas elpiji untuk keperluan rumah tangga sebagai pengganti minyak tanah.
Namun, harga elpiji sebagai bahan bakar rumah tangga dirasakan masih mahal oleh rakyat. Salah satu penyebabnya ialah kita masih harus mengimpor 60% hingga 70% keperluan elpiji. Penyebab lain ialah terlalu panjangnya rantai ekonomi yang menyertainya, mulai produksi hingga tiba di tangan konsumen.
Sebaliknya, gas bumi masih tersedia melimpah sehingga kita tidak perlu mengimpornya. Oleh karena itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semestinya lebih serius lagi dan tidak boleh setengah hati menjalankan program konversi bahan bakar ke gas bumi.
Untuk keperluan rumah tangga, misalnya, pemerintahan Jokowi-JK semestinya menerapkan penggunaan gas bumi melalui jaringan pipa karena lebih murah dan aman. Pemerintah kelak juga mesti sungguh-sungguh mendorong penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan bermotor.
Itu memerlukan partisipasi industri otomotif untuk memproduksi kendaraan yang memiliki perlengkapan bagi bahan bakar gas atau converter kit. Bila kita telah beralih ke gas bumi, kita tetap harus menyiapkan energi penggantinya kelak.
Bagaimanapun, gas bumi suatu ketika akan habis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan cadangan gas alam kita bisa digunakan hingga 60 tahun ke depan. Kita semestinya sudah menyiapkan energi baru dan terbarukan.
Kita memiliki ketersediaan energi nuklir, bioenergi, panas bumi, gelombang laut, atau sinar matahari. Hari Pertambangan dan Energi yang jatuh hari ini semestinya melecut bangsa ini untuk melakoni kebijakan energi jangka panjang demi masa depan generasi mendatang.
Pemberian subsidi ialah contoh paling telanjang politik energi kita yang kedodoran dan berjangka pendek. Ia merupakan kebijakan yang memanjakan rakyat sesaat, tetapi sesungguhnya melupakan masa depan rakyat.
Subsidi membuat penggunaan minyak bumi menjadi semena-mena. Bangsa ini pun jatuh pada kubangan ketergantungan pada minyak bumi. Padahal, kita semua tahu minyak bumi merupakan energi fosil yang bakal habis.
Para pemangku kebijakan seharusnya sudah memikirkan, merencanakan, dan menggunakan energi pengganti minyak bumi sebagai bagian kebijakan energi jangka panjang. Energi pengganti yang tersedia melimpah sekarang ini ialah gas bumi.
Menurut Badan Pusat Statistik pada 2014, cadangan gas kita mencapai 103,2 triliun kaki kubik. Dengan kandungan sebesar itu, Indonesia menjadi negara dengan cadangan gas bumi terbesar ke-14 di dunia.
Bahkan di Asia, cadangan gas bumi kita terbesar kedua setelah Tiongkok. Oleh karena itu, sudah saatnya kita segera beralih ke gas bumi. Kita semestinya mulai menggunakan gas sebagai energi untuk keperluan rumah tangga, kendaraan bermotor, serta industri.
Ketika menjadi wakil presiden di periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla telah mengintroduksi penggunaan gas elpiji untuk keperluan rumah tangga sebagai pengganti minyak tanah.
Namun, harga elpiji sebagai bahan bakar rumah tangga dirasakan masih mahal oleh rakyat. Salah satu penyebabnya ialah kita masih harus mengimpor 60% hingga 70% keperluan elpiji. Penyebab lain ialah terlalu panjangnya rantai ekonomi yang menyertainya, mulai produksi hingga tiba di tangan konsumen.
Sebaliknya, gas bumi masih tersedia melimpah sehingga kita tidak perlu mengimpornya. Oleh karena itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semestinya lebih serius lagi dan tidak boleh setengah hati menjalankan program konversi bahan bakar ke gas bumi.
Untuk keperluan rumah tangga, misalnya, pemerintahan Jokowi-JK semestinya menerapkan penggunaan gas bumi melalui jaringan pipa karena lebih murah dan aman. Pemerintah kelak juga mesti sungguh-sungguh mendorong penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan bermotor.
Itu memerlukan partisipasi industri otomotif untuk memproduksi kendaraan yang memiliki perlengkapan bagi bahan bakar gas atau converter kit. Bila kita telah beralih ke gas bumi, kita tetap harus menyiapkan energi penggantinya kelak.
Bagaimanapun, gas bumi suatu ketika akan habis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan cadangan gas alam kita bisa digunakan hingga 60 tahun ke depan. Kita semestinya sudah menyiapkan energi baru dan terbarukan.
Kita memiliki ketersediaan energi nuklir, bioenergi, panas bumi, gelombang laut, atau sinar matahari. Hari Pertambangan dan Energi yang jatuh hari ini semestinya melecut bangsa ini untuk melakoni kebijakan energi jangka panjang demi masa depan generasi mendatang.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved