Konsolidasi Demokrasi

KATA 'permanen' dalam dunia politik boleh jadi merupakan istilah yang dapat dibenarkan secara terminologis, tetapi sulit diterima secara substantif. Istilah itu kontradiktif dengan makna politik yang lebih mengacu kepada perubahan. Di dalam dunia politik penuh dinamika dan perubahan, tidak ada keadaan yang benar-benar permanen kecuali perubahan itu sendiri.

Kehadiran para petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Rakernas PDIP di Semarang, pekan lalu, menambah fakta empiris tentang dinamika politik yang terus berubah itu. Dalam kesempatan tersebut, PPP diwakili Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Emron Pangkapi bersama sejumlah elite PPP lainnya.

Dari PAN, Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo dan Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edy serta elite lainnya tampak hadir dalam pembukaan rakernas yang mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP tersebut. Kepada pers, Emron menyatakan kehadirannya dalam forum tersebut bertujuan memenuhi undangan resmi dari PDIP.

Dradjad mengatakan ia hadir sebagai bentuk ungkapan dan kepentingan silaturahim. Mereka semua duduk sebaris dan terlihat akrab dengan para elite partai pendukung koalisi Jokowi-JK. Kita mencatat bahwa PPP dan PAN ialah anggota kelompok partai pengusung Prabowo-Hatta dalam pilpres lalu yang mendeklarasikan diri dengan nama koalisi permanen.

Selain PPP dan PAN, dalam koalisi permanen terdapat pula Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Sebagian elite dari koalisi tersebut menyatakan mereka yang tergabung dalam koalisi permanen tetap kompak di parlemen dan tidak akan berbalik menyeberang mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kita menyambut baik kehadiran para elite PPP dan PAN dalam forum rakernas PDIP tersebut. Kita juga sangat mendukung dan ikut bergembira ketika dalam forum tersebut Jokowi mengatakan kedatangan dua perwakilan partai dari kubu Koalisi Merah Putih itu merupakan bentuk kepastian mereka akan bergabung.

Kita melihat bahwa kemenangan Jokowi-JK pada pilpres yang lalu ialah kemenangan seluruh rakyat. Itu termasuk juga kemenangan bagi para pendukung Koalisi Merah Putih. Oleh karena itu, bukan hanya PPP dan PAN, siapa pun yang akan menyusul bergabung untuk mendukung Jokowi-JK dalam memajukan bangsa harus didukung.

Semangat kubu-kubuan, jika itu ada, harus segera diakhiri. Kita menganut demokrasi karena kita telah sepakat bahwa paham itu akan dipergunakan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Kita menolak jika demokrasi hendak dipergunakan sebagai alat persekongkolan untuk melampiaskan dendam politik dengan cara menjegal kubu yang menang dalam pilpres.

Apalagi kita meyakini bahwa kubu yang menang dalam pilpres tersebut hendak melaksanakan program-program yang justru membawa manfaat dan maslahat besar bagi rakyat. Karena itu, koalisi permanen sebagaimana pernah dideklarasikan Koalisi Merah Putih itu tidak ada. Yang ada ialah konsolidasi demokrasi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

TEASER:
Koalisi permanen sebagaimana pernah dideklarasikan Koalisi Merah Putih itu tidak ada. Yang ada ialah konsolidasi demokrasi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.