Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SESUNGGUHNYA seorang pemimpin bangsa ialah semata-mata pilihan rakyat. Pemimpin nasional bukan sekadar orang yang dicalonkan partai politik dan kemudian baru disodorkan ke hadapan rakyat untuk dicoblos saat pemilihan umum. Idealnya, sedari awal, penentuan calon pemimpin dilakukan oleh rakyat, bukan oleh partai politik.
Namun, faktanya yang terjadi di negeri ini jauh dari ideal. Hampir dalam setiap kontestasi pemilihan umum, penentuan calon pe mimpin masih cenderung bersifat elitis. Hanya segelintir pihak di lingkaran elite partai yang bo leh dan bisa menunjuk calon pemim pin, entah itu sebagai presiden ataupun kepala daerah (gubernur dan wali kota/bupati).
Aspirasi publik terabaikan. Suara rakyat hanya dibutuhkan untuk memilih calon yang sudah ditentukan. Tidak ada keterlibatan sejak awal. Partisipasi publik baru dibuka di saat-saat akhir ketika ruang-ruang gelap politik transaksional sudah lebih dahulu menguasai panggung rekrutmen pemimpin.
Eksklusivitas parpol boleh dikatakan menjadi biang keladinya. Jangankan membuka diri dalam hal rekrutmen calon pemimpin, banyak parpol di In donesia bahkan masih gagap menerima pemikiran, pandangan, apalagi ideologi politik dari sisi yang lain.
Mereka mengaku penganut demokrasi, tapi sesungguhnya mereka se dang berjalan ke arah berlawanan de ngan konsep demokrasi yang maju dan modern. Demokrasi yang mereka praktikkan lebih mirip demokrasi situasional, bukan demokrasi substansial.
Dalam situasi seperti itu, gagasan konvensi yang dilontarkan Partai NasDem untuk rekrutmen calon presiden 2024 bolehlah menjadi semacam penyejuk. Partai restorasi yang baru saja merayakan usia 9 tahun itu berencana melakukan konvensi calon presiden 2024 pada 2022.
Spirit inklusivitas tentu saja menjadi landasan gagasan tersebut. Inklusif bukan saja membuka diri terhadap pemikiran dan ide dari luar, melainkan dalam konteks rekrutmen pemimpin, juga bersedia membuka ruang ke sempatan yang sama kepada anak bangsa untuk menjadi calon pemimpin.
Pun, dengan menyelenggarakan konvensi pada 2022, ar tinya ada proses sekitar dua tahun sebelum Pemilihan Presiden 2024, yang semestinya dapat dimanfaatkan betul untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang autentik sekaligus berkualitas. Ini barangkali sekaligus untuk menepis potensi kekhawatiran sejumlah pihak bahwa konvensi tersebut hanya demi kepentingan pencitraan dan mendongkrak elektabilitas partai.
Kita tahu, Partai NasDem bukanlah yang pertama menyelenggarakan konvensi calon presiden. Partai Golkar te lah melakukannya menjelang Pilpres 2004 dan Partai Demokrat setahun sebelum Pilpres 2014.
Namun, mereka ‘bermasalah’ dalam konsistensi. Keduanya hanya menggelar konvensi satu kali, padahal bila itu disepakati sebagai pilih an cerdas untuk menggali calon-calon pemimpin bangsa, konvensi seharusnya dilakukan dalam setiap pemilu.
Ya, ketika parpol masih saja sulit me nyemai kader-kadernya menjadi calon pemimpin bangsa, konvensi ialah langkah paling cerdas dan elegan. Ini adalah gagasan yang genuine, modern, sekaligus progresif untuk menjaring kepemimpinan bangsa di masa depan.
Kita berharap tak hanya Partai NasDem yang merencanakannya hari ini. Semestinya semua partai mempertimbangkan jalan konvensi untuk memperluas basis perekrutan calon presiden yang akan bertanding dalam Pemilu 2024.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved