Tancap Gas Beralih ke Gas

RIBUT-RIBUT soal penaikan harga liquefied petroleum gas atau elpiji nonsubsidi 12 kilogram saat ini sejatinya kembali mengingatkan cerita lama tentang konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) yang belum sepenuhnya tuntas.

Benar, sejak dulu hingga sekarang, niat mulia untuk mengurangi konsumsi BBM terutama minyak tanah dan mengalihkannya ke gas terus kita dukung dan kawal. Namun, harus diakui, program konversi itu pada praktiknya masih menyisakan persoalan yang berbuntut pada gejolak harga elpiji seperti sekarang.

Sejak konversi dikebut, konsumsi elpiji terus melonjak. Pada tahun ini misalnya, total proyeksi konsumsi elpiji mencapai sebesar 6,11 juta metrik ton.  Padahal, konsumsi sebelum adanya konversi minyak tanah ke  elpiji pada 2007 hanya 1 juta-1,2 juta metrik ton.

Masalahnya, produksi elpiji dari dalam negeri hanya 2,5 juta metrik ton (41%). Itu artinya, hampir 60% dari kebutuhan konsumsi yang terus naik itu harus dipenuhi dari impor. Akibatnya, mau tidak mau, harga jual elpiji di pasar internasional menjadi salah satu komponen yang sangat memengaruhi harga elpiji di Tanah Air.

Belum lagi ada tambahan komponen biaya-biaya lain yang harus ditanggung Pertamina sebagai penyalur elpiji. BUMN migas itu selama ini mesti 'menyubsidi' elpiji 12 kilogram yang mestinya tak mendapatkan subsidi. Mereka harus merugi ketika di sisi lain, sebagai BUMN, setiap tahun mereka dituntut menghasilkan profit dan pemasukan bagi negara.

Dengan fakta tersebut, kita sangat memahami keinginan Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg secara bertahap hingga mencapai harga keekonomian di 2016. Bagaimanapun, pemerintahlah yang bertanggung jawab memberikan subsidi, bukan korporasi. Dengan belajar dari gonjang-ganjing ini pula, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mestinya mulai memikirkan langkah konkret untuk lebih menyempurnakan program konversi BBM ke BBG.

Tujuan awal mereduksi pemakaian BBM ialah mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak yang terus membengkak. Karena itu, sudah sewajarnya bila BBG sebagai substitusinya juga bukan berasal dari jenis gas yang harus diimpor. Jangan lupa kita punya stok melimpah jenis gas alam lain yang bisa dijadikan bahan bakar.

Berbarengan dengan itu, yang mesti dilakukan pemerintah ialah perluasan infrastruktur jaringan pipa gas. Distribusi menggunakan tabung gas seharusnya sudah ditinggalkan sejak lama karena inefisiensi. Bayangkan, ada delapan titik mata rantai distribusi dari sumber suplai elpiji sampai dengan ke pengecer atau konsumen.

Amat naif jika kita menganggap harga gas saat ini tidak dikontribusi panjangnya rantai distribusi tersebut.
Pemerintah punya dua peluru BUMN untuk menggenjot infrastruktur pipa itu, yakni Pertamina melalui anak usahanya, Pertagas, dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Tinggal diatur saja mekanisme atau porsi kerja keduanya dalam program konversi minyak ke gas. Setiap hari negara ini harus mengeluarkan duit lebih dari Rp1 triliun untuk mengimpor BBM. Jika negara serius menjalankan program konversi minyak ke gas, duit sebesar itu sebagian bisa dialihkan untuk membiayai pengadaan infrastruktur jaringan pipa gas. Kita percaya pemerintahan Jokowi-JK bakal tancap gas melaksanakan program konversi minyak ke gas. Bukankah JK ialah orang yang mengintroduksi konversi minyak tanah ke elpiji?