Menyingkirkan Kerikil Transisi

URUSAN memuluskan transisi pemerintahan di negeri ini ternyata bukanlah persoalan mudah. Bahkan, hal yang remeh-temeh sekalipun punya potensi untuk mengganggu suksesnya peralihan pemerintahan tersebut.

Itu pula nuansa yang kita tangkap dari perkembangan proses transisi pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuju presiden terpilih Joko Widodo, akhir-akhir ini. Ide tentang transisi yang sesungguhnya merupakan ide bermutu, dan bisa menjadi contoh sejarah penting peralihan pemerintahan, mulai terganggu akibat hal-hal yang tidak substansial.

Kita sebut tidak substansial karena hal itu bermula dari anggapan yang bahkan jauh dari persepsi. Celakanya, anggapan itu diyakini sebagai ihwal mahapenting penentu transisi.

Itulah yang bisa kita saksikan dari pernyataan Yudhoyono yang menanggapi secara serius anggapan adanya pemerintahan bersama dan intervensi oleh calon penggantinya. Saat membuka rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden pada Jumat, 5 September lalu, Presiden Yudhoyono menegaskan saat ini masih merupakan masa pemerintahannya.

Presiden Yudhoyono juga menegaskan tidak ada pemerintahan bersama. Pemerintahan baru beralih ke presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

''Saya ingin meluruskan anggapan bahwa sekarang ini, boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada. Jika ada yang menganggap saat ini merupakan pemerintahan bersama, itu adalah sebuah kekeliruan,'' kata Presiden. SBY pun mengaku mendapatkan pesan pendek (SMS) berisi bahwa ada pejabat diundang Tim Transisi Jokowi-JK untuk membahas kebijakan pemerintah.

Sistem koordinasi dan supervisi Tim Transisi Jokowi-JK dan tim pemerintahan sekarang, lanjut Presiden, tidak terjalin dengan baik sehingga muncul kesan bahwa Tim Transisi justru ingin mengintervensi kebijakan pemerintahan saat ini. SBY bahkan meminta kubu Jokowi untuk tidak menyalahkan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

Karena itu, ruang publik pun mulai disesaki wacana gangguan dan 'intervensi' yang dipicu anggapan. Ia bahkan mengalahkan gagasan mulia peralihan pemerintahan yang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa.

Pada titik tersebut, semua pihak mestinya kembali ke maksud mulia transisi yang muasalnya digagas SBY. Semua pihak harus menjadi negarawan yang menanggalkan 'baju-baju' personal, kelompok, dan segala kepentingan di luar kepentingan yang lebih besar bagi kebaikan bangsa di masa depan.

Segala anggapan, persepsi, serta kesalahan kecil dalam melangkah, kalaupun toh ada, bisa diselesaikan di antara kedua tim tanpa harus mengumbarnya di hadapan publik. Ibarat kerikil kecil, ia mestinya sangat mudah untuk disingkirkan.

Keberhasilan proses transisi tentu menjadi keberhasilan semuanya. Ia bukanlah kemenangan satu pihak, sembari membuat pihak lain merasa kehilangan muka.

Bagi pemerintahan SBY, mulusnya masa transisi, selain sebagai bentuk mengantarkan Jokowi-JK ke gerbang pemerintahan baru, menjadi legacy penting yang amat patut diapresiasi. Bagi pemerintahan Jokowi-JK kelak, mulusnya perjalanan peralihan akan memudahkan pemerintahannya untuk tancap gas mengerjakan program-program yang sangat besar manfaatnya bagi rakyat.