Agar Tiada Menteri Tersangka Korupsi

SERING program kerja pemerintah tidak berjalan bukan karena tidak baik, melainkan sebab banyaknya hambatan. Lebih parah lagi ketika hambatan itu sengaja diciptakan dan aktif merecoki program kerja pemerintah.

Itulah yang disadari benar oleh presiden terpilih Joko Widodo. Ia paham betul betapa banyak program seakan begitu pelik dilaksanakan di Indonesia karena beroperasinya mafia di kementerian.

Ibarat rumah sebagus apa pun, tetapi dipenuhi rayap, negeri ini tidak akan makmur tanpa keberanian memerangi mafia. Tidak saja mengebiri anggaran sejak awal, para mafioso juga mengerat uang yang seharusnya masuk kas negara.

Oleh karena itu, pemberantasan mafia menjadi salah satu program awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.Jokowi memang pantas geram karena mafia dengan nyaman bercokol di sektor-sektor yang krusial. Seperti ia sebutkan, para pengisap uang negara itu tersebar di sektor energi, pertanian, infrastruktur, dan perizinan.

Makin ironis karena sebenarnya keberadaan mafia itu bukan tersembunyi. Mereka hadir terang-terangan dan menjadi kawan para pejabat korup.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar kecakapan pemimpin di sektor itu, melainkan seberapa besar keberanian melawan mafia.Sosok-sosok berintegritas itulah yang diinginkan Jokowi saat bicara pembenahan kementerian, khususnya Kementerian Energi Sumber n Agama. Daya Mineral dan Kementerian Agama.

Sejauh ini memang belum ada kasus korupsi besar yang diungkap di Kementerian ESDM. Hingga pertengahan tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menetapkan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno sebagai tersangka kasus gratifikasi setelah ditemukan US$200 ribu di ruang kerjanya.

Pengungkapan itu merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus suap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini.

Seperti yang disebut salah satu petinggi KPK, pengusutan korupsi di kementerian tersebut memang ibarat jalan panjang. Praktik mafia di sektor itu sudah ada sejak zaman Orde Baru dan diyakini kian canggih. Satu kasus korupsi bisa menjadi pintu masuk pengungkapan kecurangan besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk para pucuk pimpinan di instansi pemerintah atau kementerian.

Di Kementerian Agama, bekas orang nomor satu di sana, Suryadharma Ali, telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi dana penyelenggaraan haji 2012-2013.

Dengan masifnya kasus korupsi di sektor penting dan dugaan keterlibatan para pejabat teras, tidak ada tawarmenawar bagi pemberantasan mafia. Kita harus mendukung sepenuhnya rencana presiden terpilih Jokowi untuk mengutamakan integritas di atas hal lainnya.

Dukungan itu pula yang tentunya diharapkan dari partaipartai pendukungnya. Prinsip penyusunan kabinet Jokowi yang lepas dari kepentingan dan mengutamakan sosok profesional harus dikawal dan disokong penuh. Hanya dengan sosok-sosok yang independen, jujur, dan berani, kesejahteraan yang sudah lama dikebiri dapat dienyahkan dari negeri ini.

Kita berharap dengan tekad Jokowi memberantas mafia, tidak akan ada lagi menteri menjadi tersangka korupsi.