Berani tidak Populer

WACANA tentang siapa yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak terjawab sudah. Tugas untuk mengurangi subsidi yang memberatkan keuangan negara itu dipastikan akan diambil alih oleh presiden terpilih Joko Widodo. Jokowi, dalam pertemuan empat mata di Nusa Dua, Bali, Kamis (28/8) malam, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM di akhir masa pemerintahannya.

Namun, menurut Jokowi, Presiden Yudhoyono menolak permintaan itu dengan alasan bahwa saat ini bukanlah momen yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Apa boleh buat, penolakan Presiden Yudhoyono untuk mengurangi beban keuangan negara itu harus segera diantisipasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Skenario terbaik untuk mengurangi subsidi harus disiapkan. Meskipun publik sudah memahami bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran dan telah menjadi kanker ganas yang menggerogoti anggaran negara, Jokowi-JK harus tetap mempersiapkan skenario terbaik agar tidak menimbulkan gejolak serta imbas yang berdampak terlampau negatif terhadap ekonomi.

Kita menghargai kesiapan Jokowi untuk menjadi tidak populer sebagai dampak keputusan menaikkan harga BBM kelak. Kita juga menghargai pernyataan wapres terpilih Jusuf Kalla yang segera membereskan persoalan harga BBM ini. Kita harus memberi apresiasi kepada Jokowi-JK karena kita defisit pemimpin yang berani tidak populer.

Jokowi harus tetap berpegang pada prinsip bahwa keputusan itu harus diambil agar APBN tidak limbung oleh beban subsidi. Sudah menjadi keniscayaan jika pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi, pada suatu saat likuiditas negara akan habis. Negara bisa kolaps. Jika itu terjadi, rakyat jugalah yang akan menderita.

Karena itu, kita terus mendorong agar Jokowi-JK mencegah agar goyahnya ekonomi gara-gara subsidi tidak terjadi dalam sejarah negeri ini. Keputusan berani harus diambil. Meski penaikan harga BBM menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah, tugas pertama Jokowi, selain menjelaskan kepada publik tentang kebijakan yang harus diambil itu, ialah juga meyakinkan parlemen.

Tujuannya semata-mata agar DPR yang sebagian besar anggotanya ialah koalisi oposisi tidak memproduksi wacana yang tidak perlu dan cuma menghabiskan energi ikhwal kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Jokowi-JK harus mampu meyakinkan DPR bahwa penaikan harga BBM itu bukan saja penting, melainkan juga sudah sangat mendesak.

DPR, di sisi lain, juga semestinya mendukung langkah Jokowi-JK. Apalagi sejak tahun lalu DPR mengesahkan UU APBN-P yang mengizinkan pemerintah sewaktu-waktu menaikkan harga BBM tanpa harus sepersetujuan DPR. Melalui proses pemungutan suara, pada waktu itu, DPR akhirnya sepakat meloloskan RUU APBN Perubahan 2013 yang mengizinkan pemerintah menaikkan harga BBM sekaligus menjalankan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

Dengan ruang terbuka itu, kita percaya Jokowi-JK akan mengambil langkah cepat dan tepat. Apalagi landasan hukumnya sudah tersedia. Yang paling penting ialah menetapkan ke mana dana hasil pengurangan subsidi BBM itu akan dialokasikan. Jokowi harus memastikan bahwa alokasi anggaran yang didapat dari pengurangan atau pencabutan subsidi BBM ialah untuk mengurangi beban masyarakat tidak mampu dan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.