Kerelaan Berbagi Beban

SUBSIDI energi, terutama subsidi harga bahan bakar minyak, lambat laun menjadi bumerang yang nyata bagi negeri ini. Awalnya, subsidi tersebut memang menjadi praktik dari manfaat sumber daya alam yang melimpah.

Namun kini, ketika dalam kurun satu dasawarsa Republik ini tidak lagi memiliki kemewahan minyak, subsidi tersebut justru menjelma menjadi petaka. Ia tak hanya mendegradasi lingkungan akibat polusi dari borosnya penggunaan bahan bakar, tapi juga 'mencekik' APBN sehingga nyaris tidak tersisa ruang untuk anggaran kesejahteraan rakyat.

Bagi masyarakat miskin, subsidi yang dibiarkan 'menggerogoti' APBN akan berdampak lebih menyakiti daripada membantu. Tengoklah RAPBN 2015, ketika subsidi BBM sudah mencapai Rp291 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi ketimbang anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Petaka lainnya ialah aliran dana subsidi BBM lebih banyak dinikmati masyarakat dengan penghasilan ekonomi tinggi. Temuan Bank Dunia tentang siapa saja penikmat subsidi BBM di Indonesia menunjukkan lebih dari 50,9% subsidi BBM dinikmati 20% orang terkaya di Indonesia.

Masyarakat miskin yang sejatinya paling berhak menerima subsidi BBM justru hanya menikmati kurang dari 6%. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan 92% konsumen BBM bersubsidi ialah pemilik kendaraan pribadi. Pengguna angkutan umum hanya menikmati 8% subsidi tersebut.

Data-data statistik tersebut bukan hanya monopoli Indonesia. Survei yang dilakukan International Monetary Fund (IMF) juga mengonfirmasikan 69% penikmat subsidi BBM di negara-negara berkembang ialah 20% orang terkaya di negara-negara tersebut. Tidak mengherankan bila sebagian besar negara-negara di dunia mulai mengurangi subsidi BBM.

Iran yang memiliki cadangan minyak terbesar keempat di dunia sudah melakukan pemotongan subsidi dua kali. Begitu juga dengan Nigeria, India, Filipina, dan sejumlah negara lainnya. Fakta tersebut sebenarnya sudah diketahui pemerintah. Masalahnya, pemerintah tak punya cukup nyali untuk mengalihkan subsidi BBM ke jalur yang benar dengan cara menaikkan harga BBM.

Selama ini diyakini menaikkan harga BBM sama saja dengan 'bunuh diri'. Langkah tersebut bukan saja tidak populer, melainkan juga mengandung risiko politik goyahnya kekuasaan, terutama bagi pemerintahan yang malas menjelaskan kepada masyarakat dampak jangka panjang ketergantungan terhadap subsidi BBM.

Kini rasa sakit akibat tak mau berpahit-pahit sejenak dengan menaikkan harga BBM makin dirasakan. Saat ruang fiskal kian menyesakkan napas di tengah pemerintahan baru membutuhkan anggaran untuk program-program prorakyat seperti Indonesia sehat dan Indonesia pintar, hanya tersisa satu jalan, yakni mengalihkan subsidi BBM dengan menaikkan harga.

Namun, akan lebih adil jika 'beban' menaikkan harga BBM disangga dua pemerintahan, yakni pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan pemerintahan baru di bawah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menyerahkan semua pengalihan subsidi kepada pemerintahan baru sama saja dengan mewariskan beban kepada penerus.

Jika pemerintahan sekarang ingin dikenang sejarah memiliki legacy penting bagi keberhasilan negeri ini untuk jangka panjang, kerelaan mengurangi beban pemerintahan baru jelas langkah amat mulia. Ia bakal menjadi pelengkap legacy kemantapan demokrasi yang sudah diupayakan lewat pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden.