Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Mengawal Pemerintahan Baru

25/8/2014 00:00
SALAH satu prinsip demokrasi ialah melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam pengambilan kebijakan penting negara. Dalam konteks itulah kita semestinya menempatkan ajakan presiden terpilih Joko Widodo kepada para relawan untuk terus mengawal pemerintahannya selama lima tahun mendatang.

Pun, kita harus memaknai ajakan Jokowi kepada relawan sebagai ajakan kepada segenap rakyat. Mengawal bisa berarti kritis, mengkritik kebijakan pemerintah yang melenceng dari kepentingan rakyat. Kritik tentu harus konstruktif, disertai solusi, bukan asal kritik segala kebijakan pemerintah.

Tidak ada pemerintahan yang sempurna sehingga kritik menjadi suatu keniscayaan, suatu kemestian. Namun, asal kritik, pokoknya kritis, hanya akan memproduksi wacana yang menghabiskan energi. Lebih jauh lagi, kritik tak menentu tanpa niat baik selain merecoki cuma akan menghambat program pembangunan negara.

Sebaliknya, kritik konstruktif mengusulkan langkah penyempurnaan bagi program atau kebijakan yang belum sempurna. Kritik konstruktif juga melapangkan jalan keluar agar kebijakan yang melenceng kembali ke jalan yang benar. Mengawal bisa juga mendukung, menyokong segala kebijakan negara bila itu maslahat bagi rakyat.

Dukungan rakyat akan melempengkan eksekusi berbagai kebijakan negara. Bila pola pengawalan dari rakyat berupa dukungan bagi program yang baik dan kritik konstruktif bagi kebijakan yang belum sempurna sungguh-sungguh terjadi, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak perlu khawatir dengan gangguan atau hambatan yang datang dari koalisi oposisi di parlemen.

Pemerintahan Jokowi-JK tak perlu khawatir karena rakyat akan mengawal dan mendukung mereka. Itu artinya yang terpenting bagi pemerintahan baru ialah berkoalisi dengan rakyat. Namun, koalisi dengan rakyat itu bisa tercapai hanya bila kebijakan pemerintah sungguh-sungguh berpihak pada rakyat.

Pengawalan oleh rakyat akan bermakna bila pemerintah mau mendengar suara rakyat. Kemauan menyerap suara rakyat akan membantu pemerintah merumuskan serta menjalankan program yang berkiblat pada kepentingan rakyat. Kita tidak meragukan itu. Jokowi punya rekam jejak lumayan panjang dalam mendengar aspirasi rakyat melalui kebiasaannya blusukan.

Sejak menjadi Wali Kota Surakarta dan kemudian Gubernur DKI, Jokowi senantiasa blusukan demi menyerap suara rakyat. Jokowi berulang kali mengatakan dirinya tetap akan blusukan saat menjadi presiden untuk menjaring keinginan rakyat.

Lebih dari itu, kemauan mendengar suara rakyat juga merupakan esensi demokrasi, dan ketika debat calon presiden, Jokowi telah menegaskan hal itu. Masa pemilihan presiden yang sengit dan melelahkan sudah rampung. Saat pemilihan presiden, relawan dan rakyat mendukung Jokowi-JK. Kini telah tiba saatnya relawan dan rakyat mengawal pemerintahan baru demi Indonesia baru yang lebih baik.

TEASER:
Kini telah tiba saatnya relawan dan rakyat mengawal pemerintahan baru demi Indonesia baru yang lebih baik.



Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved