Menuju Pemerintahan yang Efektif

BERAKHIR sudah kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Namun, bagi Jokowi Widodo dan Jusuf Kalla, inilah awal dari tanggung jawab mahaberat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, Indonesia yang menyejahterakan rakyatnya.

Ditandai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Jokowi-JK sah menjadi presiden dan wakil presiden selama lima tahun ke depan. Tiada lagi aral yang bisa merintangi keduanya menuju kursi RI-1 dan RI-2.

Sekali lagi, kita mengucapkan selamat kepada Jokowi-JK.Selamat memimpin negeri ini, juga selamat mengemban kepercayaan rakyat untuk mewujudkan harapan rakyat akan hadirnya perbaikan kehidupan rakyat.

Tugas yang menanti Jokowi-JK jelas tidak ringan. Di situlah kapasitas kepemimpinan akan diuji, di situ pula kemampuan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif akan dipertaruhkan.

Di tengah segunung persoalan yang mengimpit bangsa, pemerintahan yang efektif ialah sebuah kemestian agar persoalan-persoalan itu bisa lebih gampang dituntaskan. Agar pemerintahan bisa efektif, selain harus digerakkan kabinet yang profesional, mesti mendapat dukungan di parlemen.

Betul bahwa kita menganut sistem presidensial, tetapi sistem itu akan sulit bekerja, akan sukar mengimplementasikan program-programnya jika minus dukungan politik dari Senayan. Yang jadi soal, posisi Jokowi-JK terbilang sulit. Sulit karena meski sukses memegang tampuk pemerintahan, mereka gagal mendominasi parlemen.

Setidaknya hingga saat ini, parlemen dikuasai koalisi pendukung Prabowo-Hatta dengan raihan kursi lebih dari 60%. Terlebih lagi, mereka telah bertekad menggunakan kekuatan mayoritas itu untuk memperjuangkan keyakinan dan kepentingan mereka. Artinya, ada sinyal-sinyal untuk 'mengganggu' pemerintahan Jokowi-JK.

Itulah tantangan pertama yang mesti diatasi Jokowi. Betul bahwa mendominasi kursi DPR tidak otomatis terbebas dari gangguan parlemen. Namun, dalam kehidupan demokrasi di negeri ini yang belum sepenuhnya sehat, rongrongan dari parlemen hampir pasti akan dihadapi pemerintah jika mereka menjadi minoritas di DPR.

Jokowi-JK pantang menganggap remeh persoalan tersebut. Saatnya mereka memperlihatkan kepiawaian dalam berkomunikasi politik untuk menggaet beberapa partai politik masuk barisan pendukung. Tidak perlu terlalu tambun, yang penting bisa menjadi mayoritas di parlemen.Lagi pula, kita juga perlu oposisi yang kuat di parlemen sebagai penyeimbang, sebagai pengontrol agar pemerintah tak kebablasan menggunakan kekuasaan.

Kemenangan memang sudah resmi menjadi milik Jokowi-JK. Akan tetapi, tidak ada secuil pun alasan bagi mereka untuk berlama-lama berpesta. Teramat tinggi ekspektasi publik terhadap Jokowi-JK sebagai sosok yang pas untuk mewujudkan impian rakyat akan hadirnya perubahan.

Sudah saatnya Jokowi-JK bergerak dan bekerja untuk mempersiapkan pemerintahan yang profesional, solid, dan efektif. Hanya dengan cara itu mereka bisa melunasi janji-janji manis yang ditebar selama kampanye. Hanya dengan cara itu, rakyat tidak akan merasa salah memilih pemimpin.