Kemakmuran Rakyat bukan Utopia

16/8/2014 00:00
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menutup babak akhir perencanaan pembangunan nasional di masa pemerintahannya dengan pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemarin.

Asumsi-asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dipaparkan dengan besaran-besaran konservatif. Pertumbuhan ekonomi dipatok di angka 5,6%, laju inflasi 4,4%, serta lifting minyak 845 ribu barel per hari dengan harga minyak Indonesia US$105 per barel. Nilai tukar rupiah diasumsikan berada di 11.900 per dolar AS.

Kerangka dasar target perekonomian tahun depan itu dipersembahkan bagi pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan menjalankannya. Tidak ada yang istimewa dari target-target tersebut.

Jika pemerintah menjalankan roda perekonomian dengan pola seperti biasa dan dengan usaha yang datar-datar saja, semua target yang ditetapkan dalam RAPBN 2015 dengan mudah akan tercapai.Tentu bukan itu yang kita harapkan.

Pemerintah mendatang harus bisa menciptakan terobosan-terobosan dalam memecahkan persoalan yang menyandera pembangunan nasional. Pemerintahan mendatang juga harus berani mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan demi kepentingan negara dan rakyat, meski mungkin kebijakan itu kurang populer.

Sebut saja persoalan subsidi bahan bakar minyak yang terus-menerus membebani anggaran negara. Hampir semua ekonom dan berbagai kalangan sependapat subsidi BBM sudah semestinya dipangkas demi memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk memacu pembangunan infrastruktur.

Selama ini subsidi BBM sebagian besar tidak tepat sasaran. Salah lantaran justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas.

Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui kebijakan subsidi BBM keliru karena salah sasaran. Kekeliruan yang kita percaya disadari bukan akhir-akhir ini saja, melainkan sejak awal pemerintahan. Kekeliruan itu tetap bertahan karena minimnya terobosan, kemauan, dan keberanian untuk mengambil kebijakan.

Namun, pemerintahan sekarang juga bukan tanpa prestasi. Segudang kemajuan diukir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jumlah penduduk kelas menengah meningkat pesat. Rasio utang pemerintah terjaga di level yang rendah.

Perekonomian cukup stabil pula dan mampu bertahan menahan gempuran krisis ekonomi global 2008. Semua itu layak mendapatkan apresiasi dari segenap rakyat Indonesia.

Pemerintah mendatang bisa memetik pelajaran dari kelemahan dan kekeliruan pemerintah terdahulu. Pun, kemajuan yang sudah tercapai harus terus dilanjutkan. Namun, bukan berari kita berhenti sampai di sini. Kita ingin bangsa ini berlari kencang mewujudkan pemerataan pembangunan hingga pelosok negeri.

Kita ingin kemakmuran dirasakan seluruh rakyat, bukan hanya oleh segelintir orang, agar sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bukan sekadar utopia.


Berita Lainnya