Menalar Gaji dan Kinerja

MESKI tidak ada korelasi langsung antara gaji dan kinerja, bolehlah kita melunakkan nalar untuk saat ini. Kita berpikir positif saja terhadap penaikan gaji dan tunjangan di lingkungan Mahkamah Agung. Tentunya dengan harapan melambung bahwa kinerja di lembaga pemegang kekuasaan kehakiman itu juga sebanding dengan menterengnya gaji.

Penaikan tunjangan pegawai MA dipastikan dengan surat keputusan Ketua MA yang ditandatangani Jumat (8/8). Para hakim agung telah lebih dulu menerima penaikan tunjangan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli lalu.

Lewat PP baru itu, tunjangan Ketua MA dan MK menjadi Rp121.609.000 per bulan. Wakil Ketua MA menerima tunjangan Rp82.461.000 per bulan, sedangkan hakim agung MA mendapat Rp72.854.000 per bulan. Penaikan tersebut seperti menjawab hakim agung yang tahun lalu mengeluhkan tunjangan mereka cuma sekitar Rp30 juta per bulan.

Hakim agung meminta penaikan tunjangan untuk mengimbangi beban kerja yang berat. Namun, riset banyak universitas top dunia menunjukkan kinerja bukan imbas dari gaji semata. Penaikan gaji bisa sama menariknya bagi pegawai yang baik ataupun yang buruk. Dengan kata lain, gara-gara gaji, si rajin bisa makin rajin, tetapi yang malas bisa bertambah malas pula.

Banyak juga yang berdiplomasi bahwa tunjangan yang besar ibarat tameng bagi mereka untuk tidak berbuat korup. Jika hakim cukup sejahtera, mereka tidak akan mudah tergoda suap.

Negeri ini memang tidak boleh kikir dengan segala upaya pemberantasan korupsi tameng, itu sesungguhnya. Jika memang gaji merupakan tameng, itu sesungguhnya upaya yang lebih murah ketimbang uang negara sebesar Rp168,9 triliun yang menguap akibat korupsi sepanjang 2001-2012.

Namun, fakta menunjukkan para koruptor bukanlah orang yang berpendapatan pas-pasan. Mereka korup bukan lantaran gaji dan tunjangan kecil, melainkan karena tamak.

Akan tetapi, apa boleh buat, negara telah menaikkan gaji dan tunjangan di lingkungan MA. Yang terpenting bagi rakyat ialah ketika gaji dan tunjangan meningkat, kinerja aparat penegak hukum juga meningkat. Juga, yang mahapenting bagi rakyat, ketika pendapatan meningkat, aparat tak lagi gemar menerima suap.

Bila tunjangan dan gaji besar dianggap berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja dan pencegahan korupsi, kita mendorong bukan cuma tunjangan dan gaji aparat di lingkungan MA yang dinaikkan, melainkan juga semua aparat penegak hukum. Kita ingin lembaga penegak hukum sungguh-sungguh menjadi wahana bagi rakyat untuk mencari keadilan.

Tidak boleh lagi ada perkara menumpuk. Tidak boleh lagi ada jual beli perkara. Agar keinginan kita terpenuhi, harus ada mekanisme reward and punishment. Aparat penegak hukum telah mendapat reward berupa penaikan gaji dan tunjangan. Namun, bila mereka berkinerja buruk dan korup, mekanisme punishment harus bekerja.

Kita harus tegaskan aparat hukum yang berkinerja buruk dan korup harus mendapat hukuman yang lebih keras daripada warga negara biasa. Bila melanggar hukum, aparat penegak hukum harus dihukum tanpa ampun. Bila melanggar hukum, aparat penegak hukum harus dihukum tanpa ampun.