SETELAH melambat selama dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita kembali menunjukkan indikator tidak menggembirakan. Tidak menggembirakan karena tanda-tanda perlambatan terus terlihat pada kuartal kedua tahun ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) awal pekan ini melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2014 hanya mencapai 5,12%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya, yang sebesar 5,21%. Tidak hanya itu, tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan level terendah yang pernah dicapai sejak 2009.
Bukan hanya itu, akibat perlambatan tersebut, target pemerintah untuk mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% hingga 5,5% tahun ini dikhawatirkan tidak dapat tercapai.
Sejumlah faktor dinyatakan sebagai penyebab melambatnya pertumbuhan. Faktor kondisi global antara lain akibat belum pulihnya perekonomian dari resesi, yang merupakan dampak kebijakan tappering off oleh pemerintah AS. Juga menurunnya tingkat konsumsi dan investasi yang menyebabkan ekonomi tidak mampu tumbuh lebih baik daripada triwulan I sebesar 5,21%.
Penurunan angka pertumbuhan yang berlangsung pada masa transisi kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi perlu dicermati sekaligus diwaspadai.
Apalagi saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, Jokowi pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal sebesar 7%. Artinya, dengan posisi pertumbuhan ekonomi terakhir, dapat dipastikan bahwa pekerjaan besar untuk memperbaiki perekonomian telah menunggu pemerintahan baru. Itu bukan hal yang akan mudah dilakukan.
Memang, tidak semua indikator yang menyumbang pertumbuhan tersebut menunjukkan penurunan. Sejumlah indikator menunjukkan ada faktor yang dapat diharapkan. Misalnya, konsumsi domestik masih menunjukkan kinerja tertinggi, yakni mampu tumbuh menjadi 5,9% dari sebelumnya 5,15%.
Di sisi lain, faktor investasi juga menunjukkan kinerja cukup baik karena masih ikut mendorong pertumbuhan. Pada triwulan II 2014, investasi tercatat meningkat menjadi 4,53% dari sebelumnya 4,45% pada triwulan I 2014. Artinya, di samping kekhawatiran, muncul juga harapan akan potensi pertumbuhan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Namun, terlepas dari potensi dan peluang akan adanya pertumbuhan yang lebih baik, perlambatan di triwulan kedua tersebut harus benar-benar diwaspadai.
Pemerintahan baru yang kelak mulai bekerja setelah 20 Oktober praktis tidak memiliki kemewahan waktu untuk menjalankan kebijakan yang bersifat trial and error untuk memacu tingkat pertumbuhan.
Dengan benchmark yang telah ditetapkan dalam masa kampanye untuk meraih pertumbuhan minimal, Jokowi-JK harus bekerja ekstra keras membenahi iklim investasi yang selama ini menjadi lokomotif pertumbuhan di level 5% dan mampu mendongkraknya ke level 7% atau lebih.
Karena itu, pemerintahan baru juga harus memangkas dan menyederhanakan perizinan, mengurangi defisit neraca perdagangan, memaksimalkan APBN, serta mengalihkan subsidi energi ke sektor yang lebih tepat sasaran.
Itu memang bukan pekerjaan mudah. Namun, dengan kepercayaan dan kegembiraan, kita percaya Jokowi-JK akan mampu melakukannya.
Berita Lainnya
-
09/8/2025 05:00
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
08/8/2025 05:00
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
07/8/2025 05:00
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
06/8/2025 05:00
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
05/8/2025 05:00
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
04/8/2025 05:00
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
02/8/2025 05:00
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
01/8/2025 05:00
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
31/7/2025 05:00
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
30/7/2025 05:00
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
29/7/2025 05:00
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
28/7/2025 05:00
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
26/7/2025 05:00
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
25/7/2025 05:00
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
24/7/2025 05:00
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
23/7/2025 05:00
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.