Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Reformasi Struktural
31/7/2014 00:00
PROYEK-PROYEK infrastruktur mangkrak. Itulah persoalan yang terus menghantui pemerintahan yang dinahkodai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selama bertahun-tahun ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai telah membuat peringkat daya saing Indonesia melempem. Di kawasan ASEAN, Indonesia selalu berada di bawah peringkat Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Kendati, pada periode 2013-2014 peringkat daya saing Indonesia menurut catatan World Economic Forum (WEF) melonjak 12 peringkat.
Dari sisi program-program pembangunan infrastruktur, pemerintah sesungguhnya cukup kaya gagasan. Sebut saja skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pemerintah sejak 2011. Namun, perkembangannya kurang memuaskan.
Berbagai proyek infrastruktur besar dan esensial seperti pembangunan jalur KA dari pusat kota Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta dan pembangkit listrik berkapasitas terbesar di Indonesia yang berlokasi di Jawa Tengah, tidak kunjung terealisasi.
Hampir semua kegagalan eksekusi disebabkan pembebasan lahan yang sulit. Belum lagi persoalan perizinan yang lambat di daerah.
Desentralisasi yang dimaksudkan untuk lebih memeratakan kesejahteraan ekonomi ke seluruh daerah justru membuat pembangunan tersandera. Dengan wewenang yang meningkat, banyak kepala daerah menjelma menjadi raja-raja kecil yang tidak peduli pembangunan dan kesejahteraan ekonomi setempat mandek. Bagi mereka yang penting pundi-pundi pribadi dan para kroni terus terisi.
Lalu apa yang keliru? Tentu bukan desentralisasinya, melainkan sistem kendali berupa perangkat hukum dan kelembagaan yang lemah. Tidak ada peraturan perundangan yang mencegah tumpang tindih aturan pusat dengan daerah.
Peraturan pelaksana undang-undang lamban terbit, seperti yang terjadi pada Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang telah diundangkan sejak 2012. Belum lagi jika kualitas pemimpin daerah rendah.
Semua persoalan itu memang tidak mudah untuk dibenahi. Namun, bukan berarti boleh diabaikan. Bila tidak diperbaiki, tradisi raja kecil akan dengan mudah menurun ke kepala-kepala desa. Mereka sebentar lagi mendapat mandat untuk mengelola langsung sekitar Rp1,4 miliar dana dari pusat.
Bukan tidak mungkin dana yang sejatinya ditujukan bagi pembangunan desa justru menjadi bahan bancakan aparat desa, menguap sia-siap. Bayangkan, dengan jumlah desa yang mencapai 78 ribu, dana desa yang digelontorkan pusat akan mencapai Rp109 triliun.
Tugas pemerintah mendatang menjalankan reformasi structural kelembagaan pemerintah dari tingkat pusat hingga desa beserta perangkat hukum pengendalinya dengan serius. Jangan sampai ketidakselarasan pusat-daerah terus menerus menghambat perkembangan Indonesia menuju negara maju.
Selama bertahun-tahun ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai telah membuat peringkat daya saing Indonesia melempem. Di kawasan ASEAN, Indonesia selalu berada di bawah peringkat Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Kendati, pada periode 2013-2014 peringkat daya saing Indonesia menurut catatan World Economic Forum (WEF) melonjak 12 peringkat.
Dari sisi program-program pembangunan infrastruktur, pemerintah sesungguhnya cukup kaya gagasan. Sebut saja skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pemerintah sejak 2011. Namun, perkembangannya kurang memuaskan.
Berbagai proyek infrastruktur besar dan esensial seperti pembangunan jalur KA dari pusat kota Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta dan pembangkit listrik berkapasitas terbesar di Indonesia yang berlokasi di Jawa Tengah, tidak kunjung terealisasi.
Hampir semua kegagalan eksekusi disebabkan pembebasan lahan yang sulit. Belum lagi persoalan perizinan yang lambat di daerah.
Desentralisasi yang dimaksudkan untuk lebih memeratakan kesejahteraan ekonomi ke seluruh daerah justru membuat pembangunan tersandera. Dengan wewenang yang meningkat, banyak kepala daerah menjelma menjadi raja-raja kecil yang tidak peduli pembangunan dan kesejahteraan ekonomi setempat mandek. Bagi mereka yang penting pundi-pundi pribadi dan para kroni terus terisi.
Lalu apa yang keliru? Tentu bukan desentralisasinya, melainkan sistem kendali berupa perangkat hukum dan kelembagaan yang lemah. Tidak ada peraturan perundangan yang mencegah tumpang tindih aturan pusat dengan daerah.
Peraturan pelaksana undang-undang lamban terbit, seperti yang terjadi pada Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang telah diundangkan sejak 2012. Belum lagi jika kualitas pemimpin daerah rendah.
Semua persoalan itu memang tidak mudah untuk dibenahi. Namun, bukan berarti boleh diabaikan. Bila tidak diperbaiki, tradisi raja kecil akan dengan mudah menurun ke kepala-kepala desa. Mereka sebentar lagi mendapat mandat untuk mengelola langsung sekitar Rp1,4 miliar dana dari pusat.
Bukan tidak mungkin dana yang sejatinya ditujukan bagi pembangunan desa justru menjadi bahan bancakan aparat desa, menguap sia-siap. Bayangkan, dengan jumlah desa yang mencapai 78 ribu, dana desa yang digelontorkan pusat akan mencapai Rp109 triliun.
Tugas pemerintah mendatang menjalankan reformasi structural kelembagaan pemerintah dari tingkat pusat hingga desa beserta perangkat hukum pengendalinya dengan serius. Jangan sampai ketidakselarasan pusat-daerah terus menerus menghambat perkembangan Indonesia menuju negara maju.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved