SOAL tekad dan semangat, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa boleh jadi tiada banding, tiada tanding. Tiada kata menyerah dalam kamus mereka, yang ada hanyalah keyakinan tanpa batas bahwa kemenangan harus diperjuangkan sampai kapan pun dengan cara apa pun.
Hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei yang kredibel boleh saja menempatkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pilpres, 9 Juli silam. Komisi Pemilihan Umum pun telah pula menetapkan hal yang sama. Lewat rekapitulasi hasil perolehan suara, lewat penghitungan real count, KPU mengesahkan Jokowi-JK sebagai pemimpin Republik ini lima tahun ke depan.
Namun, karena bandul kemenangan tidak berpihak ke mereka, Prabowo-Hatta ogah mengakui realitas yang ada. Untuk mengonter hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei tepercaya, misalnya, mereka didukung lembaga-lembaga survei abal-abal. Karena lembaganya abal-abal, hasilnya pun abal-abal. Toh, Prabowo-Hatta tetap percaya kepada yang abal-abal itu.
Mereka menolak mengakui hasil quick count yang valid lantas berdalih lebih baik menunggu hasil penghitungan KPU. Namun, lantaran bandul kemenangan kian menjauh, mereka lagi-lagi berubah sikap. Alih-alih mengakui hasil resmi KPU, Prabowo justru memilih menarik diri dari proses rekapitulasi nasional. Ia menuding proses pilpres penuh kecurangan, sarat dengan cacat, sehingga harus ditolak.
Begitulah, Prabowo-Hatta selalu bersemangat untuk memperjuangkan kepentingan kubu mereka. Langkah baru pun telah mereka ambil dengan mengajukan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi, kemarin. Langkah itu sejatinya aneh sebab bagaimana bisa mereka menggugat hasil pilpres, padahal sebelumnya menolak proses pilpres?
Namun, sesuatu yang dianggap aneh oleh orang kebanyakan mungkin normal bagi Prabowo-Hatta. Juga, banyak yang menilai gugatan itu bakal sia-sia lantaran margin perolehan suara sangat besar, tetapi optimisme justru memuncak di kubu Prabowo-Hatta.
Apa pun, kita patut mengapresiasi langkah Prabowo karena menggugat ke MK jauh lebih terhormat ketimbang berpidato secara emosional menolak proses pilpres. Menggugat hasil pilpres ke MK wajib kita hormati, terlebih dari situlah akan kita dapatkan kepastian hukum menyangkut hasil pilpres tahun ini.
Keputusan KPU memenangkan Jokowi-JK memang sah, tetapi belum final dan mengikat lantaran ada gugatan Prabowo-Hatta ke MK. MK-lah kelak yang akan 'mengukuhkan' Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019. Jadi, tak perlu takut dengan gugatan Prabowo-Hatta.
Pertanyaan besarnya, apakah Prabowo-Hatta akan bersikap bijak jika gugatan mereka ditolak MK kelak? Atau, akankah mereka tetap berkeras hati menentang setiap putusan yang tidak menguntungkan mereka, kemudian menyiapkan manuver-manuver lain? Semangat pantang menyerah memang bagus, amat bagus. Namun, dalam sebuah kontestasi sekelas pilpres, sikap legawa bagi yang kalah jauh lebih bagus.
Negeri ini tak mungkin terus-menerus tersandera rivalitas pemilihan presiden secara berkepanjangan. Banyak persoalan rakyat dan bangsa Indonesia yang harus segera diselesaikan pemerintahan Jokowi-JK.
Berita Lainnya
-
09/8/2025 05:00
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
08/8/2025 05:00
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
07/8/2025 05:00
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
06/8/2025 05:00
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
05/8/2025 05:00
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
04/8/2025 05:00
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
02/8/2025 05:00
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
01/8/2025 05:00
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
31/7/2025 05:00
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
30/7/2025 05:00
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
29/7/2025 05:00
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
28/7/2025 05:00
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
26/7/2025 05:00
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
25/7/2025 05:00
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
24/7/2025 05:00
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
23/7/2025 05:00
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.