Selamatkan PSSI, Tingkatkan Prestasi

PERSATUAN Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah lama diharapkan menjadi wadah yang profesional, jujur dalam mengelola organisasi, dan menghasilkan prestasi sepak bola yang membanggakan.

Faktanya, yang kita saksikan hingga hari ini ialah karut-marut. Karut-marut dalam pengelolaan internal PSSI itu sendiri, karut-marut dalam mengatur sistem kompetisi, dan karut-marut dalam menghasilkan prestasi sepak bola.

Alhasil, harapan lama dari bangsa ini untuk memiliki organisasi sepak bola profesional, membanggakan, dan menghadirkan prestasi pun masih jauh panggang dari api. Kasus dugaan peng­aturan skor sepak bola yang menyeret Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka merupakan salah satu contoh dari sekian banyak fakta empiris mengenai karut-marutnya organisasi persepakbolaan nasional.

Karena itu, harapan lama mengenai meningkatnya kualitas pengelolaan PSSI dan sistem kompetisi persepakbolaan nasional kiranya tetap relevan untuk kembali dikemukakan terkait dengan berlangsungnya Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Mercure, Ancol, akhir pekan lalu.

Apalagi, harapan akan perbaikan kualitas pengelolaan PSSI dan persepakbolaan kita agaknya belum akan terwujud dalam waktu dekat ini. Sebagai contoh, KLB pun dilaporkan hanya berlangsung dalam satu jam! Karena itu, kita sepakat dengan mereka yang menilai betapa yang dilakukan PSSI dalam KLB bukanlah kongres, melainkan sekadar pengumuman secara sepihak.

Benar, bahwa dilaporkan KLB menghasilkan revisi statuta PSSI, revisi kode pemilihan PSSI, dan penetapan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Akan tetapi, sebanyak 86 pemilik suara alias voters PSSI yang semestinya dan sepatutnya memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan dikabarkan sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembuatan­ keputusan. Mereka dilaporkan hanya dimintai persetujuan.

Dengan model pengambilan keputusan seperti itu, kita khawatir PSSI tetap masih berada dalam langgam lama. Patut diduga, keputusan dalam KLB sudah selesai sebelum KLB dimulai. Jangan-jangan pemilik suara hanya menjadi stempel dari kepentingan tersembunyi di balik layar KLB. Kalau itu benar yang terjadi, kita sangat menyesalkan hal itu.

Padahal, pemerintah sudah wanti-wanti agar PSSI segera menghadirkan pengelolaan organisasi dan iklim kompetisi sepak bola yang transparan dan memantik banyak prestasi. Selain melalui VAR dalam upaya menekan pihak yang ingin menghancurkan sepak bola nasional, penataan organisasi juga menjadi mutlak lewat karakter dan visi para pemimpinnya.

PSSI juga sudah diberi payung hukum khusus dari Presiden Jokowi berupa Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional yang bisa digunakan untuk membentuk cabang olahraga ini semakin berkembang.

Publik dan seluruh stakeholders persepakbolaan nasional harus mengawasi dan mencermati benar langkah PSSI pasca-KLB superkilat ini. Apalagi, PSSI bakal menggelar kongres untuk memilih ketua umum pada 2 November 2019. Jangan sampai semangat dan gaya mafioso yang mendominasi PSSI juga menjiwai kongres tersebut.

Kita mendukung dan mendorong pemerintah, jika diperlukan, untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan PSSI dan persepakbolaan nasional.