Membangun Etika Koalisi dan Oposisi

JOKO Widodo dan Ma’ruf Amin resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, kemarin. Jokowi pun mengajak lawan politiknya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, untuk bersama-sama membangun bangsa.

Ajakan Jokowi kepada Prabowo-Sandiaga untuk bersama-sama membangun bangsa patut diapresiasi sebab sebagai negara besar, Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan satu-dua orang.

Indonesia tidak bisa hanya dibangun partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Negeri ini juga sangat membutuhkan kehadiran partai-partai di luar pemerintahan alias oposisi.

Oposisi itu berfungsi untuk melihat apa yang tidak dilihat pemerintah dan mendengar apa yang tidak didengar pemerintah. Jika semua partai politik yang punya kursi di DPR diajak bergabung dengan pemerintah, tidak ada lagi partai di DPR yang berfungsi untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah atau menawarkan ide-ide alternatif membangun bangsa.

Demokrasi yang sehat di negara beradab sangat membutuhkan kekuatan oposisi sebagai mekanisme penyeimbang terhadap berjalannya pemerintahan. Akan tetapi, yang diharapkan itu ialah oposisi yang kritis dan konstruktif. Bukan oposisi asal beda apalagi asal bunyi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

Koalisi sesungguhnya ialah hak politik setiap partai politik. Sejauh ini, lima partai politik pendukung Jokowi-Amin menguasai 60,7% dari total 575 kursi DPR. Sekalipun koalisi pendukung Jokowi-Amin sudah gemuk, tidak berarti partai pendukung Prabowo-Sandi tidak bisa diajak untuk bergabung.

Seandainya Jokowi-Amin mengajak bergabung satu-dua partai oposisi ke dalam kabinet, ajakan itu semata-mata demi persatuan bangsa. Jujur diakui bahwa pertarungan dalam pemilihan presiden telah menyebabkan polarisasi dan luka mendalam. Bergabung dalam kabinet bisa dianggap sebagai obat mujarab merekatkan dan menyembuhkan luka yang mendalam itu.

Jangan pula menuding bahwa ajakan bergabung ke kabinet itu sebagai upaya untuk menggembosi koalisi Prabowo-Sandi. Tanpa digembosi, koalisi itu dibubarkan dengan kesadaran penuh. Keputusan mengakhiri koalisi Indonesia Adil Makmur diambil dalam pertemuan di kediamanan Prabowo, Jumat (28/6).

Berkoalisi mendukung pemerintah atau menjadi oposisi kritis dan konstruktif sesungguhnya sama-sama pilihan yang mulia. Harus tegas dikatakan bahwa merupakan dosa sejarah jika seluruh partai politik bergabung dengan pemerintahan. Disebut dosa sejarah karena membiarkan pemerintahan berjalan tanpa pengawasan.

Memang tidak ada ukuran pasti seberapa besar koalisi dan oposisi yang ideal. Namun, demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang relatif kuat agar kebijakan pemerintah bisa dikritisi dan dikoreksi di parlemen. Begitu juga dengan koalisi pendukung pemerintah yang terlampau tambun, pada satu sisi menguatkan posisi pemerintah, tapi di sisi lain kurang lincah bergerak.

Partai politik, sesuai amanat undang-undang, pembentukannya antara lain bertujuan menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Akan tetapi, memperjuangkan aspirasi dan nasib rakyat tidak harus sepenuhnya melalui jalur eksekutif. Jalur oposisi politik di DPR, juga jalur kekuatan masyarakat sipil di luar Senayan, tidak kalah terhormat jika dibandingkan dengan perjuangan melalui jalur pemerintahan.

Tugas partai politik yang tidak kalah beratnya ialah membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun etika dan budaya politik itulah yang diabaikan dengan kesadaran penuh selama ini.

Etika dan budaya politik diabaikan jika ada partai dalam koalisi berkelakuan oposisi bahkan melebihi oposisi melalui fraksinya di DPR. Oposisi yang selalu nyinyir terhadap setiap kebijakan pemerintah juga mengabaikan etika dan budaya politik.

Elok nian bila koalisi ataupun oposisi dibangun di atas landasan ideologis sehingga basis koalisi ataupun oposisi lebih pada kesamaan kepentingan kesamaan visi dan haluan politik tentang Indonesia yang lebih baik. Di atas landasan yang kukuh itulah etika dan budaya politik koalisi dan oposisi disemaikan.