Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILU sejatinya menjadi ujian kedewasaan berdemokrasi suatu bangsa. Bangsa yang bermartabat tentu saja bijak menunggu hasil akhir penghitungan suara, bukan doyan mengklaim kemenangan.
Hasil akhir Pemilu 2019 akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei. Hasil akhir itu ditentukan berdasarkan penghitungan rekapitulasi suara secara manual yang dilakukan berjenjang mulai tingkat kecamatan hingga nasional.
Harus jujur diakui bahwa mayoritas masyarakat sudah dewasa berdemokrasi. Pada umumnya pemilih menerima dengan lapang hati jika pilihannya kalah. Begitu pun sebaliknya. Kemenangan dan kekalahan disikapi sebagai sebuah keniscayaan kontestasi.
Keniscayaan kontestasi juga disadari, sangat disadari, pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka pada mulanya siap menang dan siap kalah saat memasuki kontestasi. Namun, setelah pemilu, malah ada yang tidak siap kalah.
Elok nian bila para kontestan memberikan keteladanan bersikap dan bertutur yang memancarkan perilaku kenegarawanan di ruang publik. Salah satunya ialah mengajak para pendukung untuk bersabar menunggu penetapan hasil pemilu.
Membiarkan pendukung untuk memasang baliho kemenangan ialah salah satu bentuk sikap tidak terpuji. Sikap tidak terpuji lainnya ialah menuding kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif tanpa didukung data akurat.
Sama tidak terpujinya kala kontestan sepertinya tidak pernah lelah apalagi malu berkali-kali mengklaim kemenangan hanya berdasarkan penghitungan internal. Menyatakan kemenangan sepihak di ruang publik tentu saja tidak memberikan pendidikan politik.
Terus terang, rakyat sangat merindukan para elite tetap bersikap sebagai negarawan dalam menghadapi proses setelah pemilu berlangsung. Tindakan saling klaim dan provokatif yang menjurus inkonstitusional sebaiknya tidak terulang dan berulang-ulang dilakukan karena memecah belah bangsa serta merusak demokrasi.
Bangsa ini sudah saatnya bersama-sama tegas menolak segala upaya yang terus mendiskreditkan kewenangan dan peran institusi negara, dalam hal ini ialah KPU.
Hingga kemarin, data real count KPU telah mencapai hampir 60% dan Jokowi-Amin masih unggul atas Prabowo-Sandi. Betul bahwa kesalahan input data beberapa kali terjadi dan menimpa kedua pasangan. Namun, KPU terus menunjukkan komitmen untuk memegang amanah rakyat dengan melakukan perbaikan segera terhadap setiap kesalahan yang ada.
Sebagai warga negara yang bermartabat, sepantasnya kita membiarkan KPU melaksanakan tugas. Protes haruslah disampaikan lewat saluran-saluran yang telah disediakan, bukan membawanya menjadi politik jalanan.
Kedewasaan bernegara dan berpolitik itu sebenarnya juga sudah diperlihatkan masyarakat sendiri. Hingga hari ini, meski sebagian masyarakat ada yang terjerat politik provokasi, lebih banyak yang menunjukkan martabat terpuji.
Kedewasaan masyarakat dalam berpolitik itu juga sesungguhnya sudah ditunjukkan dari kenaikan partisipasi pemilih. Tahun ini jumlah pemilih mencapai 81,78% atau naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan di Pemilu 2014. Saat itu tingkat partisipasi di pileg 75% dan pilpres 69,5%.
Kemudian sesudah pemungutan suara dilakukan, masyarakat pun menyatakan kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu. Berdasarkan survei pula, masyarakat yang menyatakan percaya mencapai 82,4%, dan hanya 12,9% yang tidak percaya.
Yang lebih membanggakan ialah hasil survei mengenai pandangan masyarakat terhadap hasil pemilu. Sebanyak 92,5% masyarakat menyatakan menerima siapa pun pemenang pilpres.
Angka-angka itu ialah cerminan paling nyata dari kedewasaan berpolitik masyarakat ketimbang hasutan dan klaim, yang jelas-jelas sampai kini tidak bisa dibuktikan. Sudah saatnya kita sebagai rakyat bangkit dan tegas menolak segala pembodohan pikir dan hasutan perpecahan. Rakyat sudah matang berdemokrasi.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved