Bijak Menunggu Hasil Resmi KPU

PEMUNGUTAN suara Pemilu 2019 sudah dua pekan berlalu, tetapi aroma rivalitas terus menyesaki udara negeri ini. Klaim kemenangan di antara kontestan pun masih terjadi, padahal cuma Komisi Pemilihan Umum yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk menentukan pemenang kontestasi.

Pemilu 2019 yang untuk pertama kalinya menyerentakkan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif benar-benar menguras energi bangsa. Selama sekitar delapan bulan masa kampanye, rakyat dihadapkan pada kebisingan narasi sarat sensasi nirsubstansi. Berita bohong, fitnah, ataupun ujaran kebencian dipaksakan oleh sebagian elite memenuhi ruang publik.

Situasi yang menyebalkan itu tadinya diharap sirna setelah rakyat menunjukkan kedaulatan dengan berduyun-duyun mendatangi tempat pemungutan suara pada 17 April untuk menentukan pemimpin yang dikehendaki. Itulah people power yang sebenarnya.

Namun, pemungutan suara ternyata tak serta-merta meredam silang sengketa. Setelah pencoblosan, perselisihan karena perbedaan posisi dan pilihan di antara anak bangsa tetap saja kentara. Hasil hitung cepat oleh seluruh lembaga survei tepercaya disikapi secara berbeda oleh kedua kubu pasangan capres-cawapres.

Sebagai pemenang versi quick count, pasangan 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap bijak bersikap.

Meski kemenangan itu dikuatkan hasil real count lewat Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, mereka tetap berkomitmen menunggu hasil resmi nanti.

Sebaliknya, kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ogah dianggap sebagai pihak yang kalah. Mereka mengklaim, bahkan kemudian mendeklarasikan diri sebagai pemenang. Itulah yang membuat suasana pertarungan seperti tak berkesudahan meski pencoblosan sudah dilakukan.

Siap menang siap kalah selalu dilontarkan setiap kontestan, tapi seperti yang sudah-sudah realitasnya tak seindah ucapan. Siap untuk menang memang gampang, tetapi siap untuk kalah amat tak mudah.

Tidaklah elok jika ada pihak yang terus mengklaim kemenangan, padahal tak ada basis kuat yang menopang klaim itu. Lebih tidak elok lagi jika klaim tanpa dasar kemudian dibarengi dengan menebar tuduhan bahwa pemilu diwarnai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Logikanya, kalau memang sudah merasa menang, kenapa mesti berkoar-koar bahwa pemilu curang?

Demokrasi akan bernilai jika semua pihak menjunjung tinggi fair play, patuh pada mekanisme dan aturan, serta menerima apa pun hasil kompetisi. Berkompetisi dalam pemilu ibarat bermain tinju. Begitu bel berbunyi pertanda pertarungan usai, yang sebenarnya yakin kalah pun biasa mengangkat kedua tangan sambil mengelilingi ring seolah-olah dia yang menang. Namun, tatkala juri telah membuat keputusan, semua harus patuh.

Sama halnya dengan pertandingan di ring pemilu. Akan percuma merasa diri juara karena yang berhak menentukan siapa yang kalah siapa pula yang menang hanyalah KPU. Karena itu, alangkah bermartabatnya jika para elite tak lagi menguar segala klaim kemenangan, apalagi mengumbar tuduhan pemilu sarat kecurangan.

Menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara secara manual yang akan ditetapkan KPU pada 22 Mei nanti ialah sikap paling selaras dengan jiwa demokrasi. Kalau hasilnya menyimpang, masih ada Mahkamah Konstitusi untuk menyalurkan keberatan dan gugatan.

Mematuhi setiap regulasi pemilu ialah wujud penghargaan kepada rakyat yang secara luar biasa menunjukkan kedaulatannya di TPS untuk menentukan masa depan bangsa. Taat pada semua aturan yang disepakati ialah bentuk penghormatan kepada ratusan orang yang gugur saat bertugas menyelenggarakan pemilu.

Itulah sikap yang wajib dikedepankan para elite sehingga ketegangan di antara anak bangsa tak berkepanjangan. Biarkan KPU menyelesaikan tugasnya, lalu kita bersama-sama menikmati hasilnya.