Jangan Mainkan Suara Rakyat

ALASAN utama mengapa asas pemilihan umum ditambah dengan kata jujur, adil, dan demokratis di belakang asas langsung, umum, bebas, dan rahasia ialah demi menjamin pemilu bebas dari kecurangan. Sayangnya, prinsip jujur, adil, dan demokratis itu pulalah yang selalu menjadi persoalan dari pemilihan ke pemilihan. Upaya mewujudkan pemilu yang bersih dari perilaku lancung pun masih jauh panggang dari api.

Yang kerap terjadi justru kerja sama haram antara penyelenggara pemilu dan kontestan demi keuntungan sesaat kedua pihak sembari mengkhianati rakyat. Kasus ditemukannya sejumlah kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara yang termaktub di data formulir C-1 yang diunggah di laman Komisi Pemilihan Umum, misalnya, memberi kita sinyal bahwa celah untuk munculnya kemungkinan manipulasi belum sepenuhnya hilang.

Di TPS 17 Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat, ada ketidaksinkronan jumlah dalam formulir C-1 yang diunggah. Suara Prabowo-Hatta sejumlah 497, sedangkan Jokowi-JK 193. Keanehan ada pada jumlah seluruh suara sah yang ditulis seharusnya 680, tetapi tertera 490. Hal serupa juga terjadi di TPS 41 Pulo Gadung, Rawamangun, Jakarta Timur. Prabowo-Hatta memperoleh 289 suara, sedangkan Jokowi-JK memperoleh 231 suara. Namun, jumlah suara sah tertulis 470 suara.

Kita mengapresiasi KPU yang mengunggah formulir C-1 di laman mereka. Itu semua dimaksudkan agar prinsip transparansi terpenuhi, dan dugaan bakal munculnya kecurangan bisa dideteksi sejak dini. Namun, kita juga tidak bisa berharap banyak dari pengunggahan formulir tersebut. Basis sah kemenangan pilpres tetaplah penghitungan suara manual yang dirapatplenokan di kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan ujungnya di KPU.

Karena itu, tugas mengawasi dan mengawal suara masih jauh dari kata selesai. Temuan kejanggalan itu justru menjadi pemandu baik bagi pengawas maupun sukarelawan untuk melipat gandakan kewaspadaan. Temuan itu sekaligus menjadi alarm bagi penyelenggara pemilu untuk tidak main-main dan memain-mainkan suara rakyat. Sekecil apa pun upaya main mata bakal diketahui publik.

Apalagi, KPK sudah siap menjerat penyelenggara dan pengawas pilpres yang lancung. Kita sudah sepakat bahwa transisi demokrasi sudah saatnya diakhiri, lalu kita bersiap memasuki demokrasi sepenuhnya. Jangan sampai gerbang demokrasi yang sudah terbuka ditutup kembali oleh aksi curang demi menuruti syahwat kekuasaan dan uang.

Headline

Jangan Mainkan Suara Rakyat

KPK Jangan Keluar dari Mandat

Setop Akal-akalan Ekspor Batu Bara

Kedaulatan Digital demi Masa Depan

Ujian Integritas di Seleksi PTN

Antisipasi Efek Penaikan Harga BBM dan Elpiji

Penghormatan Profesi PRT

Jangan Mudah Memenjara Kepala Desa

Ujian Perdana Pengelola Haji

Kampus bukan Ruang Aman Semu

Memuliakan Kebebasan Pers

Membabat Habis Premanisme

Menanti Hasil Nyata dari Rusia

Serius Memutus Siklus Korupsi

Tetap Jaga Asa Perdamaian

Jangan Lengah di Tengah Bara

Setop Menyiasati KUHAP

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\

Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh

Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Informasi

Rubrikasi

Opini

Ekonomi

Humaniora

Olahraga

Weekend

Video

Sitemap