Langkah Mundur Perangi Korupsi

MEMERANGI korupsi ialah salah satu misi paling sulit bagi bangsa ini. Sudah terlalu lama kita terjerembap dalam ketidakmampuan menemukan solusi paling jitu, dan celakanya banyak elite yang justru masih bersikap kompromistis terhadap kejahatan luar biasa bernama korupsi.

Sudah terlalu banyak pejabat negara dari semua klaster kekuasaan baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang meringkuk di balik jeruji besi akibat korupsi. Namun, terlalu banyak pula pejabat antre untuk melakukan korupsi.
 
Mereka yang bermental korup menganggap korupsi sebagai perbuatan yang tak perlu ditakuti. Lebih parah lagi, pengelola negara atau para elite yang semestinya memberikan rasa takut kepada pelaku korupsi malah tak jarang bermurah hati.

Untuk melawan korupsi yang begitu ganas menggerogoti seluruh sendi kehidupan di Republik ini, ketegasan ialah keniscayaan. Untuk memberangus rasywah yang kian parah, kita, terutama para elite yang punya kuasa, maupun yang sedang berjuang untuk berkuasa, tak bisa dan tak boleh menyisakan secuil pun toleransi.

Pada konteks itu, kita patut mempertanyakan cara pandang calon presiden Prabowo Subianto terhadap penanganan korupsi. Pada kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Minggu (7/4), Prabowo berencana memanggil para koruptor dan meminta mereka bertaubat jika dirinya terpilih menjadi presiden nanti.

Belum cukup, Prabowo juga menyiapkan tawaran manis, sangat manis, bagi koruptor. Kata dia, sekian persen uang hasil korupsi boleh mereka simpan sebagai bekal pensiun.

Masih belum cukup juga, Prabowo menjanjikan akan menerima para koruptor sebagai keluarga jika mau bertaubat. Baginya, itulah resep terbaik untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi.

Kenapa korupsi di negeri ini sangat sulit dibasmi? Salah satunya ialah karena kita terus memberikan toleransi. Dalam hal penindakan, misalnya, toleransi terlihat gamblang pada hukuman kepada koruptor yang konsisten ringan.
 
Kepada koruptor, pedang keadilan kehilangan ketajaman. Oleh para penegak hukum, ia dibiarkan berkarat sehingga majal untuk memberikan efek jera.

Bangsa ini butuh pemimpin yang berjiwa revolusioner sekaligus visioner dalam menghadapi perang besar melawan korupsi. Bangsa ini perlu pemimpin yang di otaknya penuh inovasi dan daya kreasi untuk mematikan virus ganas korupsi. Bangsa ini tidak butuh pemimpin yang justru mengedepankan sikap kompromistis dan cara-cara toleran untuk menghadapi korupsi.

Memberikan uang pensiun kepada koruptor yang sudah bertaubat ialah wujud dari cara-cara toleran itu. Ia bertentangan dengan desain pemberantasan korupsi yang digariskan dalam undang-undang bahwa koruptor mutlak menjalani hukuman badan dan juga dirampas asetnya. Bahkan, sudah saatnya pula hukuman sosial maupun pencabutan hak politik sebagai menu yang wajib diketok palu.

Memberikan uang pensiun kepada koruptor seperti diwacanakan calon presiden Prabowo Subianto jelas merupakan langkah mundur dalam upaya melawan korupsi. Padahal, kita perlu langkah maju, langkah-langkah konkret dalam memperkuat pencegahan dan memaksimalkan penindakan.

Bangsa ini tak menginginkan pemimpin dengan dua wajah, yang di satu sisi kerap menyebut korupsi sudah stadium empat, tetapi di sisi lain bermurah hati kepada pelaku korupsi. Bangsa ini juga tak menghendaki elite yang seolah-olah gagah menyoal upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, tapi melaporkan harta kekayaannya saja ogah.

Korupsi ialah salah satu ancaman paling mematikan bagi kelangsungan hidup bangsa. Siapa pun, apalagi mereka yang bernafsu menjadi pemimpin negara, pantang memberikan toleransi.