Mengakhiri Fenomena Golput

PUNCAK perayaan demokrasi yang disebut pemilihan umum akan dilangsungkan serentak tiga pekan lagi. Kalau melihat dari permukaan, hasrat warga untuk berpartisipasi dalam perayaan itu sepertinya cukup tinggi. Perang di media sosial yang tak pernah henti, sambutan antusias masyarakat di setiap kampanye, dan deklarasi dukungan terhadap dua kandidat yang semakin masif ialah contoh yang menguatkan hipotesis tersebut.

Namun, di kedalaman, sesungguhnya masih ada kekhawatiran bahwa antusiasme yang tampak di permukaan itu tak bakal sepenuhnya mencerminkan partisipasi riil saat pelaksanaan pemilu. Diprediksi masih banyak pemilih yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Kelompok yang disebut golongan putih (golput) ini nyatanya selalu eksis dalam setiap pemilu. Bahkan angkanya lumayan tinggi. 

Pada Pemilu Legislatif 2009, misalnya, tingkat partisipasinya hanya 70,9%. Dengan kata lain, sebanyak 29,1% lainnya golput. Lalu pada Pemilihan Presiden 2014, warga yang tak menggunakan hak pilihnya mencapai 29,01%. Untuk pemilu tahun ini, lembaga Indikator Politik pernah memproyeksikan potensi pemilih golput paling sedikit 20%.

Angka-angka itu jelas mengkhawatirkan. Alasan itu pula yang dapat menjelaskan mengapa dua pasangan calon presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, rajin mengajak warga berbondong-bondong pergi ke TPS pada 17 April nanti dalam kampanye-kampanye mereka selama ini. Narasi ajakan itu kian sering diujarkan pada saat kampanye terbuka nasional yang dimulai Minggu (24/3) lalu. 

Tentu ada kepentingan lain, ada 'tujuan kemenangan' di balik seruan dan ajakan mereka. Tiap-tiap paslon pasti berharap warga yang diajak berbondong-bondong ke TPS itu pada akhirnya juga akan mencoblos gambar mereka. Akan tetapi, itu sah-sah saja, apalagi bila dilakukan di masa kampanye.

Yang jelas, poin penting dari munculnya seruan-seruan itu ialah bahwa sebetulnya kita semua sepakat fenomena golput mesti diakhiri. Partisipasi dan aspirasi publik dalam pemilu mesti digenjot agar terjadi sinergi positif antara proses dan hasil. Dalam bahasa lain, aspirasi rakyat ialah roh demokrasi. Karena itu, harus dioptimalkan dalam setiap proses demokrasi. 

Golput, sekalipun menurut konstitusi merupakan hak yang sah dan boleh dipergunakan, sejatinya tidak memberikan aspirasi yang positif terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Banyak yang beranggapan golput ialah benalu demokrasi. 

Bahkan sebagian menganggapnya berbahaya bagi demokrasi karena dapat melemahkan legitimasi pemilu, termasuk lembaga-lembaga yang dihasilkan melalui proses pemilu, yaitu legislatif dan eksekutif.

Golput tentu saja bukanlah solusi yang tepat untuk menjawab beragam persoalan serta tantangan bangsa. Karena itu, seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih hendaknya tetap menggunakan hak pilih. Datanglah ke TPS dengan penuh kegembiraan karena Anda akan menentukan pemimpin lima tahun mendatang.

Meski demikian, apakah efektif menekan angka golput hanya dengan seruan dan ajakan dari elite? Sepertinya tidak. Harus ada aksi nyata, bukan sekadar mengajak dan menyeru secara verbal. 

Partai politik, calon-calon anggota legislatif, juga kandidat calon presiden dan wakil presiden mesti betul-betul mampu mengintensifkan ruang-ruang publik untuk memberikan pendidikan politik yang menyenangkan bagi rakyat. Tebarlah gagasan-gagasan bernas dan inovasi cerdas demi membangkitkan hasrat warga menggunakan hak pilih mereka. 

Apalagi di masa kampanye terbuka sekarang ini, bukan saatnya lagi kontestan pemilu berkampanye dengan cara-cara norak yang justru akan membuat rakyat muak dan makin apatis terhadap pemilu. 

Pemilu sejatinya ialah pertandingan adu visi, gagasan, dan solusi. Pemilu bukan ajang untuk sekadar perang gimik dan isu-isu murahan. Tampaknya, gerakan untuk 'melawan' golput mesti dimulai dari sini.