Politisasi Kasus Novel

SETELAH hampir dua tahun berlalu, upaya untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sedikit bergerak maju. Polri akhirnya membentuk tim gabungan dan sudah selayaknya kita memberikan kepercayaan tanpa perlu melabeli mereka dengan tuduhan bermacam-macam.

Tim gabungan itu dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan surat keputusan bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 tertanggal 8 Januari 2019. Kekuatan tim pun terbilang besar, yakni beranggotakan tak kurang dari 65 orang dengan beragam latar belakang mulai Polri, KPK, para ahli, dan tokoh masyarakat.

Jelas, dengan kekuatan seperti itu, Polri tak main-main. Korps Bhayangkara seakan ingin membuktikan bahwa tuduhan selama ini mereka tak serius mengungkap kasus Novel salah. Namun, bukan berarti keraguan sebagian kalangan kemudian dapat diredam.

Tidak sedikit yang mempersoalkan kenapa tim gabungan dibentuk jelang debat pertama capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Banyak pula yang menyebut tim itu diadakan sebagai persiapan jawaban bagi capres petahana, Joko Widodo, jika dalam debat yang mengulas masalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme nanti ada pertanyaan soal komitmennya menuntaskan kasus Novel.

Prasangka buruk dan tudingan miring memang sulit kita bendung. Faktanya kasus Novel terlalu lama berkutat di lorong gelap. Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017, tetapi sampai sekarang, meski sudah hampir dua tahun berselang, kepolisian belum bisa menunjukkan titik terang.

Benar bahwa setiap perkara punya karakter berbeda-beda. Ada yang gampang, ada yang sulit, ada pula yang sangat sulit untuk dituntaskan. Semuanya bergantung pada kecukupan informasi, petunjuk, dan alat bukti. Hanya saja, jika menilik sepak terjang Polri dalam menangani perkara Novel, sah-sah saja jika ada yang mempertanyakan.

Untuk menangani kasus tersebut, misalnya, Polri disebut menerjunkan 160 penyidik. Pun, sudah sekitar 80 saksi yang dimintai keterangan. Skesta wajah yang diduga pelaku juga sudah disebar, tetapi hasilnya tetap nihil.

Atas dasar itu, kalau kemudian ada yang menduga bahwa ada kekuatan besar di balik penyerangan terhadap Novel yang sulit ditembus Polri, rasanya wajar belaka. Namun, tidaklah wajar jika ada pihak yang terus mengedepankan kecurigaan dalam penanganan kasus itu. Terlebih jika kemudian mengaitkannya dengan posisi Jokowi dalam kompetisi pilpres.

Tuduhan bahwa tim gabungan baru dibentuk saat ini karena terkait dengan debat capres-cawapres amat tidak berdasar. Tim gabungan ada bukan lantaran inisiatif, usul, apalagi instruksi Presiden Jokowi kepada Kapolri. Ia ada sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM kepada pihak kepolisian pada 21 Desember 2018.

Pada konteks tersebut, kita patut mengamini penegasan Presiden Jokowi bahwa tim gabungan dibentuk semata untuk menyelesaikan kasus Novel. Karena itu, tiada secuil pun alasan untuk memolitisasi dengan menjadikannya bahan perdebatan jelang debat pilpres.

Seperti halnya Jokowi yang berjanji untuk mengawasi, akan lebih elok bagi publik memberikan kesempatan kepada tim gabungan bekerja. Mereka ialah kumpulan orang-orang yang diharapkan punya integritas dan keberanian untuk menerjang sesulit apa pun rintangan sehingga kasus Novel tak berlama-lama lagi menjadi persoalan.

Serangan terhadap Novel ialah wujud perlawanan yang terang benderang terhadap upaya bangsa ini dalam memerangi korupsi. Ia harus segera diungkap, pelaku dan dalang penyerangan harus selekasnya ditangkap. Itulah amanah yang dipercayakan kepada tim gabungan bentukan Kapolri dan tinggal kita menagih hasilnya nanti.