Tidak Cukup dengan Borgol

BERAGAM ekspresi ditampilkan tersangka korupsi saat berhadapan dengan kamera televisi ataupun foto. Kebanyakan ekspresi yang ditunjukkan ialah senyum sambil melambaikan tangan.

Lambaian tangan koruptor sepertinya tak bisa lagi dilihat publik sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan pemasangan borgol kepada para tahanan saat keluar dari rumah tahanan untuk berbagai kepentingan terhitung mulai 2 Januari 2019.

Aturan penggunaan borgol bagi tahanan korupsi mengacu pada Pasal 12 ayat 2 Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan KPK, yang menyebutkan bahwa dalam hal tahanan dibawa ke luar rutan dilakukan pemborgolan.

Sudah tujuh tahun lamanya aturan borgol itu hanya indah di atas kertas, tapi nihil penerapan. Selama itu pula koruptor sepertinya lebih diistimewakan ketimbang seorang maling ayam yang diborgol kendati keduanya sama-sama melakukan tindak kejahatan pidana. Karena tidak diborgol itulah, koruptor bebas melambaikan tangan.

Aturan penggunaan borgol bagi koruptor dilakukan sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat dan sanksi sosial bagi para tahanan. Artinya, pemborgolan itu lebih pada upaya untuk mempermalukan koruptor. Borgol juga menyimbolkan bahwa para koruptor bukan orang bebas lagi. Mereka berstatus pesakitan di mata hukum.

Harus tegas dikatakan bahwa borgol, juga baju khusus tahanan KPK yang berwarna oranye, hanyalah pernak-pernik artifisial. Kendati sudah diborgol, koruptor yang pada dasarnya banyak akal dan licik itu malah menciptakan gaya baru gestur tubuh. Kalau selama ini mereka melambaikan tangan, bukan mustahil setelah tangan diborgol, koruptor malah melambaikan kaki.

Borgol dan rompi oranye memang penting. Akan tetapi, yang jauh lebih penting lagi ialah secara substansial membangun efek jera korupsi. Bagaimana KPK mendorong para jaksanya untuk berani menuntut koruptor dengan hukuman maksimal. Begitu pula para hakim, tidak lagi memberikan vonis ringan.

Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), 60% koruptor yang ditangani KPK pada 2017 divonis ringan atau 1-4 tahun, 33,33% divonis sedang (4-10 tahun), dan hanya 1,96% yang dihukum berat (lebih dari 10 tahun). Mungkin rangkaian 'kemewahan' bagi koruptor inilah yang membuat mereka tetap bisa tersenyum dan melambaikan tangan meskipun dipakaikan rompi oranye dan mulai diborgol.

Belum lagi ketika di penjara, banyak fasilitas nyaman yang bisa dibeli. Dengan modal uang hasil korupsinya itu, koruptor bisa menyulap penjara menjadi hotel mewah, ada kamar intim, bisa mengatur sendiri tempat tidur dan tempat menerima tamu layaknya bukan terpidana. Banyak koruptor yang masih bisa bergembira ria di penjara.

Karena itulah, pemberantasan korupsi semestinya tak hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya gincu. Semua pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mewujudkan efek jera terhadap pelaku kejahatan luar biasa ini. Segera atur mengenai pemiskinan koruptor, juga pembenahan di lembaga pemasyarakatan dalam hal pemidanaan koruptor.

Tanpa sanksi pidana yang menjerakan, korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Perlu disempurnakan peraturan perundangan yang bisa memiskinkan koruptor, mempermalukan mereka dengan kerja sosial di ruang publik. Bila perlu, penjara koruptor ditempatkan di pulau-pulau terluar. Korupsi yang hanya diatasi dengan aksesori borgol dan rompi tidak menjerakan.