Paradoks Antiulama

JUNGKIR balik fakta dan narasi demi kepentingan elektoral semakin meresahkan di Tanah Air. Kondisinya bahkan pantas disebut berbahaya karena sudah merusak prinsip keadilan dan kesejajaran di mata hukum.

Inilah yang terlihat dari narasi antiulama atas upaya penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan pada dua anak oleh seorang yang dianggap tokoh agama. Penyidikan yang memang merupakan bagian dari proses sistem hukum yang benar justru dicaci maki sebagai kriminalisasi terhadap ulama.

Padahal, dengan alat bukti yang ada, proses penyelidikan dan selanjutnya penyidikan ialah keharusan. Tidak dijalaninya proses tersebut justru merupakan kegagalan penegakan hukum.

Karena itu, kita pantas marah atas pihak yang terus mengeluarkan narasi negatif atas segala sistem yang telah berjalan baik. Permainan kotor ini bisa merusak tatanan negara dan sosial.

Tujuan para pemain narasi busuk ini pun tidak sulit dibaca. Sesungguhnya tidak ada keluhuran dan kepentingan bersama yang dibela. Dalam kasus ini ataupun berbagai kasus sebelumnya, tidak ada sama sekali nasib korban yang disinggung. Para anak yang jelas-jelas mendapat penganiayaan, misalnya, tidak ada satu pembelaan terhadap mereka.

Justru mereka langsung melompat logika dan korelasi dengan menempatkan pemerintah sebagai yang bersalah. Dalam berbagai kasus, kesimpulan yang dibuat tetaplah sama, yakni bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.

Maka, semestinya kita bisa berpikir jika subjek-subjek yang dibela dan dielukan sesungguhnya hanya media untuk sasaran tembak yang sama, yakni kubu lawan di Pilpres 2019. Maka, tujuan akhirnya hanyalah suara para pemilih.

Kepentingan elektoral ini pula yang terbaca dari narasi negatif terhadap kinerja dan keteladanan pemimpin negara. Bahkan dalam sikap Presiden Jokowi yang begitu menghargai kekuatan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.

Presiden menunjukkan sikap itu dengan mendukung setiap sendi umat Islam untuk terus berkembang dan ikut memberi sumbangsih positif bagi bangsa. Penetapan Hari Santri Nasional dan juga kunjungan ke berbagai pesantren dan ulama hanyalah sedikit contoh tersebut.

Bukan sekadar slogan dan pencitraan, lewat berbagai kunjungan itu Presiden berbagi ide dan program untuk kemajuan kebudayaan hingga perekonomian umat.

Namun, tetap saja demi kepentingan elektoral, langkah positif Presiden itu dijungkirbalikkan. Bahkan Presiden terus dituding antiulama dan islamofobia. Serangan narasi itu bahkan bukan lagi pengaburan fakta, melainkan sudah merupakan murni hoaks.

Karena itu, permainan kotor hoaks semestinya bukan hanya musuh untuk kubu yang dirugikan, melainkan juga bagi seluruh bangsa. Seperti yang sudah berulang kali dikemukakan para ahli politik dan tata negara, dampak dari pabrikasi hoaks tidak berhenti saat pemilu usai.

Kerusakan yang diakibatkan akan berdampak jauh, bahkan bergenerasi sebab mereka telah merusak nilai-nilai kebenaran dan keluhuran.