Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Setelah Vonis Anggoro
03/7/2014 00:00
UPAYA pemberantasan korupsi di negeri ini hari-hari terakhir ini betul-betul tengah dipertaruhkan. Pertaruhan disebabkan begitu kasus korupsi diselisik lebih dalam, kian terkuak keterlibatan nama-nama penting di Republik ini. Salah satu kasus paling anyar ialah saat Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, dengan hukuman penjara lima tahun serta denda Rp250 juta, kemarin.
Anggoro dinyatakan bersalah dan terbukti menyuap bekas Menteri Kehutanan MS Kaban. Suap itu terkait dengan proyek revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang dialokasikan dalam program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan 2007. Ketika itu, Kementerian Kehutanan dipimpin Kaban.
Anggoro menggelontorkan fulus kepada MS Kaban sebesar 40 ribu dolar Singapura, US$45 ribu, serta selembar cek perjalanan senilai Rp50 juta. Kaban kini Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang menjadi mitra koalisi partai pengusung capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ia juga menjadi anggota tim pemenangan pasangan tersebut.
Di situlah komitmen pemberantasan korupsi dipertaruhkan. Siapkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus tersebut dan segera memeriksa Kaban? Pertanyaan tersebut penting kita ajukan karena penuntasan kasus tersebut pasti akan berhadapan dengan tudingan bahwa KPK bermain politik karena menyelisik elite yang tergabung dalam salah satu koalisi capres. Tudingan itu pula yang dialamatkan kepada KPK ketika lembaga antirasywah tersebut menetapkan Suryadharma Ali, saat itu menteri agama, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana haji.
Maklum, saat ditetapkan sebagai tersangka, Suryadharma yang Ketua Umum PPP juga anggota tim sukses Prabowo-Hatta. Namun, KPK tidak boleh jeri dengan berbagai tudingan. KPK harus firm pada rel utama penegakan hukum dengan meletakkan hukum setara di mata siapa pun. Upaya yang gigih dari KPK dalam menjerat Suryadharma Ali, di tengah tudingan politisasi, mesti ditunjukkan pula dalam kasus radio komunikasi kali ini.
Bagaimanapun hukum tidak boleh tunduk oleh kehendak politik. Karena itu, kita sangat mengapresiasi pernyataan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang menyebut KPK segera menjerat MS Kaban. Putusan hakim jelas merupakan satu alat bukti yang autentik.
Oleh karena itu, vonis terhadap Anggoro itu bisa dijadikan satu alat bukti untuk menjerat pihak penerima suap, yakni MS Kaban. Setelah tekad untuk menjerat penerima suap dikumandangkan, kini publik tinggal menunggu aksi nyata. Tidak ada waktu lagi untuk menimbang-nimbang penuntasan kasus tersebut, apalagi hanya karena tudingan politisasi.
Kita yakin, amat yakin, bahwa KPK akan memenuhi janjinya itu. Para pemimpin KPK bukanlah sekumpulan orang yang sekadar garang berpidato memberantas korupsi, tetapi majal dalam eksekusi. KPK pasti mampu membersihkan lantai Republik ini dari aksi jahat para koruptor karena ibarat sapu, KPK bukanlah sapu yang kotor.
Anggoro dinyatakan bersalah dan terbukti menyuap bekas Menteri Kehutanan MS Kaban. Suap itu terkait dengan proyek revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang dialokasikan dalam program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan 2007. Ketika itu, Kementerian Kehutanan dipimpin Kaban.
Anggoro menggelontorkan fulus kepada MS Kaban sebesar 40 ribu dolar Singapura, US$45 ribu, serta selembar cek perjalanan senilai Rp50 juta. Kaban kini Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang menjadi mitra koalisi partai pengusung capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ia juga menjadi anggota tim pemenangan pasangan tersebut.
Di situlah komitmen pemberantasan korupsi dipertaruhkan. Siapkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus tersebut dan segera memeriksa Kaban? Pertanyaan tersebut penting kita ajukan karena penuntasan kasus tersebut pasti akan berhadapan dengan tudingan bahwa KPK bermain politik karena menyelisik elite yang tergabung dalam salah satu koalisi capres. Tudingan itu pula yang dialamatkan kepada KPK ketika lembaga antirasywah tersebut menetapkan Suryadharma Ali, saat itu menteri agama, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana haji.
Maklum, saat ditetapkan sebagai tersangka, Suryadharma yang Ketua Umum PPP juga anggota tim sukses Prabowo-Hatta. Namun, KPK tidak boleh jeri dengan berbagai tudingan. KPK harus firm pada rel utama penegakan hukum dengan meletakkan hukum setara di mata siapa pun. Upaya yang gigih dari KPK dalam menjerat Suryadharma Ali, di tengah tudingan politisasi, mesti ditunjukkan pula dalam kasus radio komunikasi kali ini.
Bagaimanapun hukum tidak boleh tunduk oleh kehendak politik. Karena itu, kita sangat mengapresiasi pernyataan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang menyebut KPK segera menjerat MS Kaban. Putusan hakim jelas merupakan satu alat bukti yang autentik.
Oleh karena itu, vonis terhadap Anggoro itu bisa dijadikan satu alat bukti untuk menjerat pihak penerima suap, yakni MS Kaban. Setelah tekad untuk menjerat penerima suap dikumandangkan, kini publik tinggal menunggu aksi nyata. Tidak ada waktu lagi untuk menimbang-nimbang penuntasan kasus tersebut, apalagi hanya karena tudingan politisasi.
Kita yakin, amat yakin, bahwa KPK akan memenuhi janjinya itu. Para pemimpin KPK bukanlah sekumpulan orang yang sekadar garang berpidato memberantas korupsi, tetapi majal dalam eksekusi. KPK pasti mampu membersihkan lantai Republik ini dari aksi jahat para koruptor karena ibarat sapu, KPK bukanlah sapu yang kotor.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved