Bangun dari Desa

BAIK dulu maupun kini, daerah perdesaan ialah kekuatan negara. Ini bukan hanya rumus negara agraris, melainkan juga negara industri maju seperti Amerika Serikat. Tidak mengherankan jika negara-negara maju punya banyak program subsidi desa hingga kini.

Mereka tahu kegagalan di desa bisa membawa banyak konsekuensi, dari terancamnya pasokan pangan hingga menggilanya arus urbanisasi. Contoh paling parahnya bisa kita lihat di Suriah. Ketidakpedulian pemerintah pada krisis sumber daya dan lapangan kerja di desa mencetuskan revolusi dan perang berkepanjangan.

Sebab itu, pemerintah yang cerdas sesungguhnya ialah pemerintah yang serius memajukan desa. Begitu pula pemerintah yang berhasil sebenarnya bisa diukur dari kemajuan yang dicapai di wilayah perdesaan.

Di Indonesia, pencapaiannya bisa dilihat dari Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang dipaparkan di Jakarta, Senin (10/12). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan IPD 2014.
Hal itu terlihat berdasarkan lima dimensi penyusun IPD, yakni pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah desa.

BPS pun menghimpun bahwa jumlah desa tertinggal semakin berkurang. Pengurangan jumlah desa tertinggal itu melewati target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, yakni 5.000 desa tertinggal. Target penambahan desa mandiri juga melewati target 2.000 desa.

Kini, mayoritas desa di Indonesia berstatus desa berkembang, yakni 55.369 (73,40%) dari jumlah desa di 2018 yang sebanyak 75.436 desa. Desa yang sekarang masih tertinggal kebanyakan terdapat di Indonesia bagian timur.

Langkah maju pembangunan desa ini bisa dilihat sebagai hasil dobrakan pemerintah pada 2015. Pada tahun itu untuk kali pertama Republik ini memiliki program dana desa.

Program yang merupakan inisiatif Presiden Jokowi itu dimulai dengan anggaran Rp20 triliun. Pada 2016 dana desa naik menjadi Rp46,9 triliun, kemudian menjadi Rp60 triliun pada 2017 dan 2018. Tahun depan, menurut rencana, anggarannya akan dinaikkan menjadi Rp73 triliun.

Betul bahwa dalam perjalanan program itu kelemahan terjadi di sana-sini. Masih lemahnya kapasitas aparatur desa membuat penyaluran anggaran yang tidak tepat, belum lagi lemahnya pengawasan. Akibatnya, banyak infrastruktur yang dibangun dengan dana desa berkualitas buruk.

Di sisi lain, seiring dengan perbaikan program, kita melihat banyak penyaluran anggaran yang tepat dan efektif bagi peningkatan kualitas hidup warga. Hingga saat ini terbangun hampir 1 juta unit sarana air bersih, lebih dari 158 kilometer jalan desa, dan puluhan ribu PAUD, polindes, dan posyandu.  

Tidak hanya itu, dana desa juga banyak melahirkan kewirausahaan masyarakat desa dengan bentuk produk pangan hingga ekowisata. Beberapa kisah suksesnya ada di Malang hingga Belitung yang sekarang menjadi tujuan wisata para milenial.

Keberhasilan itulah yang mutlak dilanjutkan di tahun mendatang, bahkan pada periode pemerintahan berikutnya. Bukan hanya bisa meningkatkan kesejahteraan desa, program ini pun nantinya bisa menjadi jawaban ledakan urbanisasi. Desa yang maju tidak hanya mencegah warga pergi ke kota, tapi juga bisa menarik kembali mereka yang sudah pergi.

Di sisi lain, kendala di Indonesia Timur sudah sepatutnya dievaluasi lebih serius. Selama ini sudah banyak pihak menilai bahwa tantangan geografis membuat program dana desa menjadi tidak efektif di wilayah tersebut. Tanpa integrasi yang baik dengan program lainnya, termasuk Trans-Papua dan BBM satu harga, program dana desa di wilayah itu hanya menjadi beban APBN.