Kesejahteraan untuk Papua

PEMBANGUNAN di Papua menjadi prioritas pemerintah pada saat ini. Selain membangun infrastruktur jalan raya, pemerintah meningkatkan akses logistik melalui laut dan udara. Untuk sektor energi, pemerintah menerapkan kebijakan satu harga BBM.

Membangun Papua itu bertujuan keadilan, pemerataan pembangunan, juga mengurangi kesenjangan baik antarwilayah maupun antarpenduduk. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ada perubahan kebijakan Jakarta atas Papua.

Setelah pemerintahan sebelumnya memakai pendekatan keamanan, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla digunakan pendekatan kesejahteraan.

Pendekatan kesejahteraan itu malah dinodai segelintir orang Papua yang oleh aparat keamanan disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya itu diduga membantai hingga tewas 31 pekerja infrastruktur Jalan Trans-Papua dari PT Istaka Karya di dua lokasi di Kabupaten Nduga, Minggu (2/12).

Pembantaian itu ialah kebiadaban. Kita berduka dan juga marah. Kekejian kelompok itu bukan hanya pada kemanusiaan, melainkan juga pada kedamaian dan segala kemajuan yang sedang berlangsung di sana.

Pekerja yang dibantai ialah sesungguhnya pahlawan bagi rakyat pedalaman Papua. Berkat para pekerja itu, meter demi meter akses keterbukaan bisa terwujud.

Kita sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa pembantaian itu tidak boleh membuat gentar. Negara tidak boleh tunduk sehingga pembangunan harus tetap dilanjutkan demi kemajuan hidup jutaan warga Papua yang telah begitu lama terisolasi.

Kekerasan yang dilakukan KKB separatis pun sudah berulang kali. Sasaran mereka bukan hanya militer, melainkan juga kelompok sipil tidak bersalah. Pada Oktober lalu mereka juga menahan sejumlah guru, bahkan melakukan kekerasan seksual.

Kelompok separatis itu sesungguhnya musuh kita bersama. Bukan hanya musuh NKRI, melainkan juga warga Bumi Cenderawasih sendiri. Mereka pengkhianat bagi pertiwi mereka sendiri.

Catatan panjang kekerasan mereka itu pula yang semestinya diingat lebih dulu oleh pihak-pihak yang justru melihat pembantaian kali ini semata-mata karena kesejahteraan yang masih gagal diupayakan negara. Berbicara kesejahteraan berdasarkan aksi kriminal biadab ialah ironi besar.

Harus tegas dikatakan bahwa tidak ada kesejahteraan yang diperjuangkan ketika suatu kelompok justru merugikan masyarakat sendiri. Bahkan tidak pantas pula mereka bicara kemerdekaan ketika justru teror dan ketakutan yang ditebar.

Dengan catatan panjang kekerasan itu, semestinya tidak ada lagi keraguan bagi pemerintah untuk menumpas habis KKB separatis itu. Tindakan tegas itu mestinya juga bentuk perlindungan negara bagi kedamaian Papua sendiri.

Lebih dari itu, negara ini pun telah menempatkan Bumi Cenderawasih dengan berbagai keistimewaannya. Sejak 2001, negara ini telah memiliki UU Otsus Papua. Selama berjalan 17 tahun ini pun, Otsus Papua didukung dengan dana otsus yang sudah hampir Rp80 triliun.

Sebab itu, ketika bicara kesejahteraan, sepatutnya pertanyaan besar juga diarahkan kepada para elite politik Papua sendiri. Ini bukanlah pelemparan tanggung jawab, melainkan konsekuensi wajar dari keistimewaan yang telah dimiliki selama ini.

Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat juga mengupayakan dengan sungguh-sungguh pemerataan kesejahteraan itu. Hanya dengan upaya seluruh bangsa, termasuk pemerintah dan warga Papua sendiri, kemajuan dapat tercapai.