Politisasi Korupsi

KORUPSI memang bertampang seram menakutkan, tetapi buat sebagian orang ia terlihat molek sebagai bahan jualan. Korupsi yang menjadi musuh nomor satu bagi seluruh anak negeri bahkan menjadi komoditas untuk mempromosikan diri di luar negeri.

Adalah Prabowo Subianto yang mengangkat persoalan korupsi di Republik ini di forum internasional. Saat menjadi pembicara utama di forum The World in 2019 Gala Dinner yang dihelat majalah The Economist di Singapura, Selasa (27/12), calon presiden nomor urut 02 itu mengumbar pernyataan perihal betapa dahsyatnya korupsi merusak Indonesia.

Menurut Prabowo, isu utama di Indonesia sekarang ialah maraknya korupsi yang sudah seperti kanker stadium empat. Dia utarakan pula bahwa yang dibutuhkan Indonesia ialah membentuk tim anak bangsa terbaik dengan integritas tinggi untuk melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

The Economist ialah majalah bergengsi dan paling dipercaya para pemimpin dan pengambil keputusan dunia. Acara yang mereka gelar di Singapura pekan lalu itu pun dihadiri para pebisnis dan pemegang kebijakan papan atas.

Artinya, apa pun yang dilontarkan pembicara akan menjadi kajian dan rujukan mereka untuk membuat kebijakan. Artinya pula, pernyataan Prabowo bahwa Indonesia sedang sakit parah akibat korupsi berpotensi menjadi bahan evaluasi mereka terhadap Indonesia.

Dari sisi materi, narasi yang disampaikan Prabowo bisa jadi benar adanya. Memang, mustahil disangkal bahwa korupsi telah sedemikian ganas menggerogoti pilar-pilar bangsa. Tiada lagi sendi kehidupan di negeri ini yang masih steril dari korupsi. Tak ada satu pun organ negara yang masih imun dari korupsi. Semua, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, telah tercemar oleh virus mematikan bernama korupsi.

Indeks korupsi Indonesia tak juga menunjukkan perbaikan signifikan. Menurut hasil survei Transparency International pada 2017, misalnya, kita turun enam level ke peringkat ke-96 dunia. Indonesia bahkan berada di bawah Timor Leste yang merupakan bekas provinsi kita.

Dengan semua data dan fakta yang ada, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa korupsi di negeri ini sudah berada di stadium akut, sangat akut. Namun, kita juga mesti mengamini bahwa korupsi yang kian menggurita sekarang ialah bagian dari kegagalan rezim di masa silam dalam mencegah dan memeranginya. Pun, kita mesti jujur mengatakan pemerintahan saat ini telah berupaya keras menekan korupsi meski hasilnya belum menggembirakan.

Lebih dari itu, amat tidak bijak jika korupsi diumbar ke komunitas dunia. Korupsi ialah borok dan aib bangsa yang tak perlu diwartakan ke negara-negara tetangga.

Mengumbar korupsi ke para pebisnis dan pemimpin dunia ialah promosi sangat buruk yang bisa berdampak serius, sangat serius, bagi masa depan bangsa. Ia bisa menjadi penghalang investasi karena pada hakikatnya investor membenci negara-negara yang korup. Padahal, sejumlah lembaga pemeringkat investasi internasional telah menempatkan Indonesia pada level layak investasi.

Pantang bagi siapa pun, apalagi yang mengaku sebagai patriot bangsa, menjelek-jelekkan negara termasuk dengan menguar masalah korupsi. Terlebih jika hal itu dilakukan untuk sekadar menarik simpati dan dukungan internasional demi memenangi kontestasi politik dalam negeri. Biarkan korupsi menjadi urusan dalam negeri yang mutlak disikapi dengan kepedulian level tertinggi tanpa harus dipamer-pamerkan di luar negeri. Ia ada untuk dibasmi, bukan untuk dipolitisasi. Elok nian bila calon presiden mengumbar visi, misi, dan programnya untuk memberantas korupsi.