Negara Wacana

02/7/2014 00:00
NEGERI ini dibentuk, salah satunya, demi meninggikan martabat bangsa. Tugas untuk menjaga martabat itu, terutama, ada di pundak para pemimpin dan pengelola pemerintahan. Sayangnya, upaya menegakkan harkat dan martabat bangsa itu kerap hanya berhenti pada wacana.

Di negeri ini amat langka pemimpin yang autentik, yang menyatu antara kata dan perbuatan. Kasus pengusutan selebaran berbentuk tabloid Obor Rakyat, contohnya. Amat terang benderang bahwa tabloid tersebut menyebarkan fitnah dan kampanye hitam kepada calon presiden Joko Widodo. Bahkan, polisi pun sudah mengantongi nama pengelola tabloid gelap tersebut, yakni Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, serta sudah memeriksa keduanya.


Namun, sanksi terhadap pengelola tersebut tidak kunjung datang. Malah, fitnah Obor Rakyat tetap  melenggang dan dibiarkan terus beredar ke sejumlah tempat. Nyaris tidak ada institusi di negeri ini yang mau menghentikan fitnah yang terus diternakkan tersebut. Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan tidak bisa menghentikan distribusi Obor Rakyat dengan berbagai alasan.

Ia juga terus berkukuh untuk menjerat Obor Rakyat dengan delik pers, kendati Dewan Pers tegas-tegas menyebutkan bahwa Obor Rakyat bukan produk jurnalistik sehingga tidak ada urusannya dengan delik pers. Dewan Pers menyebut bahwa Obor Rakyat ialah selebaran gelap.

Kapolri pun terus mengulur-ulur waktu untuk menindak siapa di balik Obor Rakyat kendati aksi hitam itu sudah dilaporkan sejak 16 Juni lalu. Kesan bahwa terjadi pembiaran atas penyebaran Obor Rakyat kian lekat setelah hingga detik ini Istana Negara juga tidak memberikan tindakan apa pun terhadap Setyardi Budiono.

Mengapa menindak sesuatu yang sudah di pelupuk mata jauh lebih sulit ketimbang aksi terorisme yang kerap misterius? Padahal, Setyardi ialah asisten staf khusus istana dan berkantor di istana. Mengapa ia tidak dinonaktifkan jika memang agenda fitnah itu merupakan kreasi pribadi Setyardi? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah beberapa kali menggemakan pidato tentang pentingnya menghindari negeri ini dari lautan fitnah.

Dalam Rapat Kerja Nasional Persiapan Pilpres di Sentul International Convention Center, 3 Juni lalu, misalnya, Presiden menegaskan, "Mari selamatkan negara kita untuk tidak menjadi lautan fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan." Wacana antifitnah dan pentingnya aparat bertindak netral sudah diproduksi berkali-kali, bahkan oleh pemimpin tertinggi di Republik ini.

Namun, fitnah dan keberpihakan tetap saja dibiarkan bergulir. Ini pertaruhan bagi aparat negara. Ini juga pelajaran bagi rakyat untuk memilih presiden autentik, yang mau bekerja, bukan cuma berwacana dan berencana.





Berita Lainnya